Pemkab Indramayu Berkomitmen Stop Perkawinan Anak

Minggu, 19 Nov 2017

IMG_20171118_104949

INDRAMAYU (Pos Sore) — Perkawinan anak tak lain bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Termasuk juga pelanggaran terhadap hak anak, khususnya hak untuk menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya.

Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berkomitmen untuk menghentikan praktik perkawinan anak karena merugikan generasi penerus bangsa. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Koalisi Perempuan Indonesia, Pemkab Indramayu pun meluncurkan Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak.

Komitmen tersebut diserukan oleh Bupati Indramayu Anna Sophanah di hadapan lebih dari 100 pelajar saat peluncuran Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak, di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (18/11).

IMG_20171118_093523

“Siap untuk tidak menikah sebelum usia 21 tahun? Siap menikah setelah sarjana? Memiliki pekerjaan dulu baru menikah biar tidak gampang dibohongi. Siappp?” seru Anna di hadapan para pelajar, yang disambut dengan jawaban, “Siappp!”.

Deklarasi ini pun dihadiri pula oleh Andi Mahedi dari Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Cirebon yang mewakili Gubernur Jawa Barat Aher Heryawan, serta Rohika Kuniadi Sari, Asisten Deputi Pengasuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak di 5 kota besar di Indonesia, dimulai di Indramayu, Jawa Barat. Peluncuran gerakan ini juga akan dilakukan, antara lain, di Semarang, Jawa Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Gerakan ini diinisiasi KPPPA bersama 11 kementerian/lembaga dan lebih dari 30 organisasi/lembaga yang bergerak di bidang pendampingan anak pada 3 November.

”Kami sangat mengapresiasi gerakan ini. Mengapa di Indramayu karena memang ada image bahwa Indramayu itu banyak perkawinan anak. Tapi itu dulu, sekarang sudah berubah. Sudah menurun. Dengan adanya gerakan ini diharapkan angkanya menjadi zero,” ujar Anna, usai peluncuran.

Anna tidak bisa memastikan berapa jumlah kasus perkawinan anak di daerah yang dipimpinnya. Namun, yang pasti menurut dia, perkawinan pada usia anak akan sangat merugikan anak. Ia mengambil kasus perkawinan di bawah usia 18 tahun yang sudah menjadi pemandangan biasa di wilayahnya.

“Ada juga yang masih usia 14 tahun menikah. Akhirnya, putus sekolah dan bagian reproduksinya rusak. Usia anak kan kesehatan reproduksinya masih rentan, bagian reproduksinya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Belum lagi kesiapan merawat anak di usianya yang masih anak-anak,” ujarnya.

Karena itu, kata Anna, pihaknya telah berupaya menurunkan jumlah kasus perkawinan anak di Indramayu melalui sosialisasi serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pihaknya juga telah mengalokasi biaya dari APBD untuk pendidikan gratis sehingga anak tidak lagi terbebani biaya dan akhirnya memilih menikah pada usia sekolah.

IMG_20171118_103707_HDR

Rohika mengungkapkan, berdasarkan data Unicef, Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam kasus perkawinan anak dan peringkat ke-2 di ASEAN (setelah Kamboja) dengan kasus perkawinan anak tertinggi. Dan, Jawa Barat, termasuk Indramayu di dalamnya, berada di urutan kesembilan untuk kasus perkawinan anak dengan persentase mencapai 30,5 persen.

Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Barat, pada 2016 tercatat 780 kasus perkawinan anak. Jumlah ini tidak termasuk jumlah anak-anak yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat atau ‘nikah siri’.

Padahal, perkawinan anak berhubungan erat dengan angka kematian ibu yang tinggi karena keadaan ibu tidak normal saat melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan terjadi pada anak perempuan usia 15-19 tahun.

Rohika menyebutkan, target jangka panjang dalam Gerakan Stop Perkawinan Anak adalah merevisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

”Kami ingin menaikkan usia anak yang bisa menikah dari sebelumnya 16 tahun menjadi 18 tahun. Meskipun sebenarnya usia yang ideal bagi seseorang untuk menikah adalah usia 21 tahun,” lanjutnya.

Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak ini akan dilakukan sepanjang November-Desember. Setelah Jawa Barat, kampanye Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak akan dilaksanakan di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan yang terakhir di NTB. (tety)