Pemerintah Belum Hadir Pada Program Pemagangan Ke Jepang

Sabtu, 25 Nov 2017
Direktur Bina Pemagangan Kemnaker, Asep Gunawan, didampingi Penasehat IM Perwakilan Jakarta, Kapolsek Lembang dan Kabag TU BBPPK dan PKK saat melepas Pekerja Program Pemagangan Angkatan 293 di Lembang, Jawa Barat,

JAKARTA (Pos Sore) — Di tengah gebyarnya pengiriman pekerja magang ke Jepang melalui promram pemagangan yang merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Indonesia Menpower Developmet Organisastion – Japan (IM Japan) tercetus pernyataan beberapa calon siswa yang menyesalkan tidak adanya campur tangan pemerintah dari sektor keuangan dalam program ini.

Muhamdad Fatahuddin yang merupakan anak dari keluarga sederhana di Jambi mempertanyakan mengapa program yang demikian bagus tidak mendapat dukungan perbankan, APBN atau APBD dalam penyiapan para calon pemagang.

“Melalui program ini para pemuda pengangguran disiapkan untuk belajar ke beberapa perusahaan di Jepang. Di sana mereka digembleng tentang berbagai hal seperti kejujuran, disiplin, etos kerja yang diharapkan bisa dibawa kembali ke tanah air dengan ratusan juta rupiah uang saku untuk membuka usaha baru di tanah air,” katanya.

IMG20171123091923

Sayangnya pemerintah hanya hadir sebatas menyiapkan fasilitas semata. Sedangkan urusan keuangan menjadi tanggung jawab IM Japan dan peserta sendiri.

Dia mencontohkan, sebelum menjadi calon peserta magang dia dan semua calon peserta harus merogoh kantong untuk membayar biaya pembuatan paspor. Mengapa pemerintah tidak mengambil alih hal ini ? Tanyanya.

Padahal kontribusi eks magang jepang untuk mengentaskan kemiskinan cukup besar karena mampu membuka lapangan kerja baru melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat kembali tanah air setelah tiga tahun belajar pada program pemagangan di Jepang.

Dengan adanya kontribusi itu.  seyogyanya pemerintah ikut membantu program magang melalui penyediaan anggaran negara atau anggaran daerah.

Akibat tidak adanya kobtribusi anggaran negara terhadap program magang tersebut jumlah penempatan Indonesia menjadi sangat minim yakni sekitar 8 persen atau menempatkan Indonesia pada urutan ke-15 dari asejumlah negara yang bekerjasama dengan program IM tersebut.

Dari total puluhan ribu eks magang Jepang yang sudah kembali ke Indonesia, 2.000 di anataranya menjadi pengusaha baru yang bisa membuka lapangan kerja baru dan merekrut sekitar 12 ribu karyawan.

Bahkan dikabarkan dari seluruh eks pekerja magang Jepang yang sudah kembali ke tanah air, tercatat 150 ribu pekerja baru yang direkrut pada  berbagai usaha yang dibuka oleh para eks pekerja magang Jepang. (hasyim)