Ahamadi Noor Supit: Hoax Ancam Eksistensi NKRI

Rabu, 6 Des 2017
Foto:Kirman

BANJAR (Pos Sore)– Daya tahan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kodrat dan identitas bangsa Indonesia sedang mengalami ujian cukup berat. Penyebaran informasi bohong atau hoax provokatif terus menggempur eksistensi keberagaman SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), bahkan sudah mengarah pada upaya merusak sendi-sendi harmoni bangsa.“Demi terjaganya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negara tidak boleh diam.

 

Tidak bisa dimungkiri bahwa hoax provokatif berkonten SARA akan selalu menjadi persoalan sangat sensitif bagi sebagian masyarakat. Sejak dulu, kini, dan di masa yang akan datang, isu yang berkaitan dengan SARA akan selalu sensitif karena masyarakat Indonesia sangat beragam,” ujaranggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, dalam acara Sosalisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan.Supit mengingatkan, berkat perkembangan teknologi, merekayasa konflik horizontal di Indonesia tidak lagi berbiaya mahal.

 

Sekarang, ada sarana media sosial yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan berita bohong serta ujaran kebencian dan mengadu domba kelompok-kelompok di tengah masyarakat.“Kalau akhir-akhir ini masyarakat merasakan tingginya intensitas penyebaran hoax berkonten SARA, itu menjadi pertanda bahwa keberagaman Indonesia sedang menghadapi ujian. Ada yang sedang mencabik-cabik keberagaman Indonesia,” kata Supit.

 

Penyebaran hoax berkonten SARA jelas-jelas merupakan pekerjaan atau ulah provokator. Tujuannya pun jelas, mengadu domba antarkelompok masyarakat. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, negara tidak boleh diam. Polri dan intelijen negara harus merespons ulah para provokator itu.

 

“Kemampuan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi aktivitas provokator penyebar hoax perlu dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar tumbuh efek jera. Dan, jika bukti-buktinya sudah mencukupi, para provokator itu harus dihadapkan pada proses hukum dengan ancaman sanksi hukum semaksimal mungkin,” pungkas Supit. (Bambang Tri P)