PKS DPR Gelar Diskusi Awasi Kebijakan Pemerintah Jual BUMN

Rabu, 6 Des 2017

Jakarta, (Pos Sore)– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menggelar Diskusi Publik dengan tema ‘Jangan Jual BUMN’ di Ruang Fraksi PKS DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Diskusi ini menghadirkan Adang Daradjatun (Anggota Komisi VI Fraksi PKS), Fajar Harry Sampurno (Deputi Meneg BUMN), Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRES), Budi Gunadi Sadikin (Dirut PT Inalum) dan Arie Prabowo Ariotedjo (Dirut PT Antam) sebagai pembicara.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, diskusi ini dimaksudkan untuk membedah dan membahas tren kebijakan pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain menyangkut holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, penjualan saham dan aset yang menimbulkan polemik dan kritisi masyarakat luas.

“Ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham dan aset BUMN ini menimbulkan polemik dan mendapatkan kritisi dari masyarakat luas serta berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara,” terang Jazuli.

Melalui forum diskusi yang mengundang pihak berkompeten baik pengamat, pemerintah dan BUMN ini, Fraksi PKS DPR RI membedah permasalahan itu secara transparan agar publik bisa objektif menilai dan pemerintah dapat menjelaskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil.

“Diskusi ini bagian dari fasilitasi agar pemerintah dan BUMN menjelaskan kepada publik sehingga setiap kebijakan atas perusahaan pelat merah ini akuntabel dan tidak terkesan ada yang ditutup-tupi. Apalagi sampai negara dan rakyat dirugikan nantinya akibat kebijakan ini,” terang Jazuli.

Buat Fraksi PKS, kata anggota Komisi I DPR RI ini, pemerintah hendaknya berfikir strategis soal pengelolaan BUMN semata-mata untuk kepentingan jangka panjang rakyat, bangsa dan negara.

“Jangan asal jual aset BUMN terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar hutang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat,” kata wakil rakyat Dapil Provinsi Banten tersebut.

Apalagi, lanjut dia, jika aset-aset itu jatuh ke tangan investor swasta asing bagaimana nasib anak cucu kita ke depan yang akan memimpin di republik ini? Jika benar terjadi penjualan aset-aset BUMN, generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang strategis untuk kepentingan rakyat luas.

“Kita bukan anti asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya,” tekan Jazuli.

Jazuli meminta agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena salah-salah aset BUMN yang dikuasai swasta asing justru merugikan negara.

“Ini akibat negara kehilangan kontrol kepemilikan dan pengelolaan lalu rakyat dirugikan dan hanya bisa gigit jari seperti ‘penumpang angkot’ di negerinya sendiri. Pemerintah juga tidak boleh membuat peraturan (dan kebijakan) yang bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi,” .

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta yang menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam diskusi itu mengatakan, BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan dan bagian dari kedaulatan negara atas sumber-sumber kekayaan negara.

“Untuk itu, harus ada jaminan agar aset strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap dikuasai negara dan ini amanat konstitusi,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Salah satu yang dikritisi Fraksi PKS DPR RI adalah kebijakan holding sektor pertambangan seiring PP No:47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menempatkan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk ataupun PT Timah Tbk sebagai anak perusahaan PT Inalum.

Berdasarkan PP No.72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas menyebutkan, anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Itu berarti anak perusahaan BUMN (PT Antam, PT Timah dan PT Bukit Asam) tidak lagi berstatus BUMN, karena sebagian besar sahamnya tidak lagi dimiliki Negara. Akibatnya, Pemerintah melalui Menteri BUMN tidak punya kewenangan terhadap anak perusahaan BUMN. Kebijakan ini berdampak luas, berpotensi membahayakan BUMN serta aset dan kekayaan bangsa.

“Cukup kasus Indosat jadi pembelajaran bagi bangsa ini. Dengan perubahan struktur BUMN seperti ini, peluang untuk melepas dan mengalihkan saham-saham perusahaan yang bukan lagi masuk definisi BUMN menjadi terbuka.”

Apalagi pada sisi lain, kata Sukamta, pemerintah membutuhkan dana segar Rp 500 triliun untuk membiayai infrastruktur yang sudah “kadung” dibangun, membayar utang jatuh tempo dan divestasi saham Freeport Rp.50-100 triliun.
Kebutuhan dana sebesar itu, berbagai cara sudah dilakukan termasuk menaikkan harga dari layanan publik (menaikkan tarif listrik, tarif tol, harga BBM), menambah pajak dan menaikkan bunga, lalu melakukan securitisasi asset PT. Jasa Marga, dan lain sebagainya.

Fraksi PKS, lanjut Sukamta, akan terus mengkritisi dan mengawasi Kebijakan Holding BUMN khususnya sektor pertambangan, dengan memastikan anak perusahaan BUMN yang ada tidak keluar dari strategi besar Holding.

“Untuk itu, perlu transparansi formula proses transisi holding ke dalam BUMN yang masuk dalam skema Holding. Strategi pengelolaan BUMN harus dilakukan dalam upaya menguasai dan mengelola pertambangan nasional, sebagaimana amanah UUD 45 Pasal 33.”

Fraksi PKS DPR RI, kata Sukamta, mendorong Good Corporate Government (GCG) dengan konsep Non-Listed Public Company (NLPC). Karena melalui strategi NLPC, pengembangan BUMN dapat berjalan tanpa harus kehilangan BUMN ke tangan asing.