Menata SDM Iptek Dikti Menuju Indonesia Emas

Rabu, 13 Des 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Bagaimana grand design sumberdaya manusia Iptek dan Dikti untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Ini penting dipertanyakan mengingat Indonesia akan menyongsong fase bonus demografi.

Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristekdikti, Prof dr Ali Ghufron Mukti PhD, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dr. Unifah Rosyidi MPd, dan Ketua Umum Konsil Kedokteran Indonesia Prof Bambang Suyatno, pun memberikan pandangannya.

Dalam diskusi bertema ‘Menata Cetak Biru Sumber Daya Manusia IPTEK dan Dikti Menuju Indonesia Emas’, di Jakarta, Senin (11/12), Prof. dr Ali Ghufron Mukti PhD, menyebutkan, ada tiga disiplin ilmu yang tengah disiapkan Ristekdikti pada tahun depan.

Tiga disiplin ilmu yang dimaksud yakni keinsinyuran, kesehatan, dan pendidikan. Ketiganya diprioritaskan untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan. Terlebih Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain.

“Di program studi keinsinyuran, pertumbuhan insinyur di Indonesia hanya 16,1%. Insinyur kita juga masih sangat amat kurang dibanding China,” ungkapnya.

Keprihatinan yang sama juga disampaikan Dr. Unifah Rosyidi M.Pd. Dalam pandangannya kondisi pendidikan Indonesia saat ini sangat memprihatikan. Terbukti dari produksi program studi kependidikan yang terserap menjadi guru murni kurang dari 20%. “Kita darurat kekurangan guru. Betul-betul darurat kekurangan guru,” tandasnya.

Begitu pula dengan tenaga dokter, yang juga masih kekurangan. Profesor Bambang Suyatno menegaskan, terjadi kesalahpahaman masyarakat soal terlalu banyaknya dokter yang beredar. Pada kenyataannya, Indonesia hanya berada satu tingkat di atas Myanmar dan jauh tertinggal dari Malaysia.

“Indonesia 1 dokter untuk 2.500 orang, hanya 1 tingkat di atas Myanmar. Sementara Malaysia sudah 1 untuk 800 orang,” ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya menilai pendirian Fakultas Kedokteran perlu ditangguhkan. Dalam pandangannya, penambahan fakultas bukan jalan keluar meningkatkan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan grand design.

Menurutnya, solusi meningkatkan kualitas dan kuantitas dokter, dengan memperbaiki yang sudah ada. Selama ini, produksi program studi kesehatan sudah banyak, namun kualitasnya kurang. Dikatakan kurang karena masih ada mahasiswa yang belum lulus meski sudah ujian berkali-kali.

Ada juga fakultas yang masih akreditasi C. Dampaknya pada saat Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Ada sekitar  2.500 sarjana kedokteran terus menumpuk dan kesulitan menjadi dokter karena berkali-kali tidak lulus UKDI.

“Hingga hari ini jumlah sarjana kedokteran itu menumpuk hingga mencapai 4.000 orang. Para calon dokter ini sebagian besar berasal dari fakultas kedokteran yang masih terakreditasi C. Mereka mengaku soal-soal yang diujikan di UKDI terlampau sulit,” ungkapnya.

Padahal, soal yang diujikan adalah standar kompetensi yang memang harus dikuasai dokter-dokter di Indonesia. Solusi yang dilakukan untuk mengurangi jumlah calon dokter yang tidak lulus UKDI adalah dengan melakukan pembinaan.

Pembinaan bisa dilakukan oleh kementerian dengan melibatkan mentor-mentor dokter dari fakultas kedokteran yang bagus, atau pembinaan institusional dengan mengambil mentor dari dosen di kampus yang bersangkutan.

KKI pun menyayangkan kebijakan Kemristekdikti yang sudah membuka kembali moratorium pendirian fakultas kedokteran baru di saat masih ada sekitar 45 persen dari 83 program studi kedokteran yang status akreditasinya masih C.

Menanggapi hal itu, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, dicabutnya moratorium pembukaan prodi kedokteran baru itu untuk menyikapi masih kurangnya rasio kekurangan dokter di Indonesia.

Di Indonesia, sebutnya, rasio satu dokter itu berbanding dengan 2.500 penduduk, itu hanya berada di atas negara-negara seperti Myanmar dan Afrika. Di Malaysia saja mencapai 1: 800 penduduk, Vietnam juga sudah di bawah 2.000 penduduk.

Bambang juga mencatat distribusi sebagai masalah utama kurangnya tenaga kesehatan di Indonesia. Jika dulu, dokter diwajibkan mengabdi di daerah, maka sekarang tidak ada lagi keharusan.

“Sekarang tidak. Kalau enggak mau ke Papua, maunya ‘nangkring’ di Jawa Barat dan Jakarta, ya enggak apa-apa. Kebijakan ini jelas sangat saya sayangkan,” keluhnya.

Padahal kewajiban praktik ke daerah dinilainya mampu membantu distribusi produksi program studi kesehatan. Dengan begitu, dokter-dokter muda tidak hanya berkutat pada kota-kota besar.

Kebijakan baru itu jelas tidak sejalan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam UU ini dengan jelas memberikan hak pemerintah untuk mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan. Dengan catatan, kesejahteraan mereka terjamin. (tety)