Institut STIAMI Gelar Seminar Strategi Mewujudkan E-Governance Melalui Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 19 Des 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Institut STIAMI) menggelar seminar nasional bertajuk ‘Strategi Mewujudkan E-Governance Melalui Keterbukaan Informasi Publik’, Minggu (17/12).

Seminar diikuti lebih dari 1000 mahasiswa dari berbagai program studi seperti program studi Perpajakan, Administrasi Bisnis, Sarjana Terapan Akuntansi Bisnis, Hospitaliti & Pariwisata, Logistik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis dan Magister Ilmu Administrasi.

“Agenda reguler STIAMI ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mahasiswa terhadap kondisi kekinian. Seminar ini sebagai bentuk aplikatif dari pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan dengan tematik yang sesuai program studi di Institut STIAMI,” kata Rektor Institut STIAMI Dr. Ir. Panji Hendrarso, MM.

Menurutnya, transparansi informasi menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan E-Governance. Dan, diskusi-diskusi ilmiah maupun seminar merupakan pendukung bagi wawasan informasi publik yang tepat sasaran dalam mengawal E-Governance.

Dalam pandangannya, tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas terus semakin menguat. Dengan wilayah yang sangat kuat, akselerasi pemerataan kesempatan layanan dan peningkatan mutu layanan yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional.

Karenanya, diperlukan strategi yang agar pelayanan publik dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya mereka yang tinggal diperkotaan tetapi juga daerah-daerah terpencil dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah, melalui e-governance, atau e-electronic governance dengan berbasiskan teknologi melalui pelaksanaan e-democracy dan e-government dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Dengan cara demikian, maka arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan baik antara pemerintah, masyarakat maupun kalangan pengusaha bisa terpecahkan, bisa mendapatkan solusinya.

“Transparansi infromasi bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Selain transparansi informasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan e-governance pun banyak yang dibentuk. Dengan demikian, transparansi informasi tidak tumpang tindih. Karena ditopang melalui keberadaan peraturan dan lembaga penunjang pelaksanaan e-governance,” terangnya.

Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Dr Martani Huseini, yang menjadi narasumber dalam seminar tersebut, juga berpandangan sama. Menurutnya, layanan publik yang transparan dan memuat perkembangan e-governance harus berorientasi pada kerangka kebijakan dan kerangka peraturan.

“Dengan demikian akan tercapai keterpaduan sistem pengelolaan, dokumen dan informasi elektronik,” tandasnya.

Dikatakan, e-governance merupakan wujud dari tata kelola pemerintah terkait pelayanan publik dengan berbasiskan teknologi. Dan media sosial kini menjadi salah satu trend di era e-governance, karena telah banyak digunakan di banyak negara.

Prof Martani melanjutkan, administrasi publik dalam sistem pemerintahan telah mengadopsi berbagai jenis alat web 2.0 seperti blog, wikis, mikro blogging, jaringan sosial, multi media sharing dan tagging. Ini memungkinkan internal birokrat berinteraksi secara langsung dan tanpa batas dengan publik.

Sementara itu, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dalam paparannya, mengatakan perkembangan media sosial, dan didukung dengan teknologi menjadikan media sosial sebagai wadah baru bagi birokrasi di dunia. Media sosial menjadi jawaban internal birokrat berinteraksi secara langsung dengan publik yang dilayaninya.

Pembicara lainnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi DKI Jakarta Dian Ekowati, mengatakan, saat ini Jakarta menuju kota smart city. Dan untuk mempercepat kebijakan smart city, berbagai teknologi informasi sudah diterapkan dan diadopsi hampir disemua lini layanan  publik.

Institut STIAMI sendiri telah memiliki penerapan sistem informasi dengan model Single Sign Out (SSO). Ini adalah teknologi informasi dengan kemudahan akses informasi bagi Sivitas Institut STIAMI.

SSO ini adalah proses pelayanan penerimaan mahasiswa baru, pelayanan informasi akademik mahasiswa, pelayanan pembayaran biaya kuliah, pelayanan informasi kegiatan organisasi mahasiswa dan pelayanan alumni.

Dari seminar ini, dapat dijadikan wadah untuk mengarahkan Institut STIAMI kepada Good University Government. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015