Keterlibatan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu Masih Minim

Rabu, 20 Des 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Di Indonesia, sampai saat ini, masih banyak yang memandang peranan perempuan hanya sebatas urusan ‘rumah tangga’. Perempuan juga sering diabaikan dalam mengambil keputusan baik dalam rumah tangga maupun tempat bekerja.

Penilaian masyarakat yang kurang berimbang antara perempuan dan laki-laki membuat dominasi persentase ranah politik masih berada pada segmentasi laki-laki. Misalnya, dalam hal struktural kepemimpinan politik ataupun pada tataran parlemen.

Rektor Institut STIAMI Dr. Ir. Panji Hendrarso, MM, berpendapat, rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen bisa jadi karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik.

Banyak alasan mengapa hal itu terjadi. Bisa karena faktor kultur yang belum membuka ruang luas bagi keterlibatan perempuan di politik, bisa juga sebab adanya keterbatasan modal sosial, politik dan finansial bagi perempuan.

“Hal ini menyulitkan perempuan dalam keikutsertaannya di ranah politik formal. Padahal, keterwakilan perempuan dalam politik formal dibutuhkan untuk menguatkan perjuangan akan adanya kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan,” tegas rektor.

Ia menegaskan hal tersebut saat menjadi narasumber ‘Rembuk Nasional Kaum Perempuan Se-Indonesia Tahun 2017’ bertajuk ‘Merekam Dialog dan Suara Hati Perempuan Tentang Negara, Politik dan Kesejahteraan’. Rembuknas ini juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Rembuknas dalam rangka menyambut Hari Ibu, ini diadakan oleh Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Institut STIAMI) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), di Nusantara V, gedung MPR/MPR, Senin (18/12).

Panji menambahkan, keberadaan perempuan di parlemen diharapkan dapat memberi nilai yang berarti untuk kehidupan perempuan. Dunia politik tidak semata-mata hanya diperuntukkan untuk kaum adam saja.

Ia menambahkan, era keterbukaan politik saat ini, gerakan perempuan semakin meluas. Terlebih terkait dengan keterbukaan bagi kaum perempuan untuk memperoleh pengetahuan tentang politik melalui keterlibatan politik praktis maupun keterlibatan mereka dalam lembaga
penyelenggara perpolitikan nasional.

Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, mengakui, keterlibatan kaum perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu masih minim. Meski sudah ada tindakan afirmasi terkait keterwakilan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah perempuan yang menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih sangat sedikit.

Seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022, juga tidak banyak perempuan yang mendaftar. Dari 325 yang mendaftar sebagai anggota KPU hanya 95 perempuan, sedangkan untuk Bawaslu dari 239 pendaftar, hanya 63 orang perempuan yang mendaftar.

Menurutnya, ada sejumlah kendala yang dihadapi perempuan dalam mendaftar sebagai calon anggota penyelenggara pemilu. Salah satunya terjadi karena ketidaksetaraan dengan laki-laki dalam proses pendaftaran.

Selain itu, akses informasi juga tidak sama. Hal ini akibat sebaran wilayah tempat tinggal dan ketimpangan infrastruktur. Perempuan umumnya memiliki jejaring lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Kondisi ini berkontribusi pada kendala selanjutnya, yakni minimnya pengalaman dan pengetahuan tentang kepemiluan. Terbukti banyak yang tidak paham mengisi formulir pendaftaran.

“Penting perempuan terlibat aktif sebagai penyelenggara pemilu. Perempuan membutuhkan wakil untuk menyuarakan hak-hak mereka. Efeknya meningkatkan keterwakilan caleg perempuan. Akan ada banyak perempuan yang mau mencalonkan diri dalam kontestasi politik,” jelasnya.

Sekretaris Institut STIAMI Dedy Kusna Utama, menambahkan, keterlibatan perempuan di dunia politik amat diperlukan. Hal paling mendasar untuk mulai mengajak para perempuan ini dengan pendidikan politik itu sendiri.

“Memberi penjelasan bagaimana sebenarnya politik dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum terjun. Nyatanya, banyak perempuan Indonesia yang belum mengerti mengenai dasar-dasar politik dan juga menjadikan politik sebagai sesuatu yang berkaitan kehidupan sehari-hari,” ujarnya. (tety)