KLIK46: Aplikasi Kasir Online dan PPh UMKM

Jumat, 22 Des 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Meski Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui menjadi salah satu pendorong ekonomi di Indonesia, namun sebagian besar pelaku UMKM saat ini belum memiliki media pencatatan keuangan yang memadai. 

Tak sedikit pula pelaku yang belum memahami seluk-beluk perpajakan. Padahal, kedua hal itu penting untuk membantu pelaku meninjau dan mengembangkan bisnisnya. 

Selain memerlukan tenaga administrasi yang memiliki keahlian khusus, penyediaan media elektronik/digital dirasa relatif berbiaya mahal dan cenderung membebani pelaku usaha UMKM.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PT Dataklik Media Nusantara telah membuat aplikasi berbasis android ‘Klik46’. Ini adalah aplikasi pertama di Indonesia yang memberikan 2 manfaat sekaligus bagi pelaku usaha UMKM.

“Yaitu, manfaat layanan kasir online untuk mencatat dan merekam seluruh transaksi mulai dari penjualan, biaya sampai dengan laporan laba/rugi serta layanan online pengitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013,” jelas Leonard Tarigan, pendiri ‘Klik46’, Senin (18/12), di Jakarta.

Leonard Tarigan berharap aplikasi ini dapat membantu para pelaku UMKM di Indonesia lebih fokus mengembangkan usahanya. Mereka tak perlu lagi pusing melakukan pencatatan transaksi atau administrasi pajak dengan memakai aplikasi ini.

“Selain sangat mudah digunakan, para pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi pajak gratis melalui chat online dengan konsultan pajak sebagai mitra kami di beberapa kota, sehingga dapat memperoleh informasi seputar kewajiban pajaknya,” ujarnya.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, aplikasi ini dapat mendorong pelaku UMKM merambah dunia digital. Dengan demikian, mereka dapat memantau usahanya dan menutup kelemahan UMKM yang masih dilakukan secara tradisional.

“Aplikasi ini dapat memudahkan pelaku UMKM memantau kegiatan usahanya secara online, termasuk melakukan kontrol keuangan untuk kepentingan akuntabilitas pencatatannya,” katanya.

Menurut Yanuar, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan dari sektor UMKM tercatat sangat baik. Kontribusi UMKM terhadap PDRB tercatat tumbuh sangat baik hingga mencapai 57 persen. Ini membuktikan sektor UMKM memiliki ketahanan ekonomi tinggi dan menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan negara.

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo, yang hadir dalam kesempatan itu, mengakui  aplikasi ini dapat membantu pelaku UMKM, mengingat sebagian besar di antaranya belum memiliki sumber daya cukup untuk mengurus administrasi perpajakan.

“Aplikasi ini jawaban atas inklusi pajak yang diharapkan pemerintah selama ini. Direktorat Jenderal Pajak akan semakin mudah melaksanakan fungsi pemantauan pada sektor UMKM,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan undang-undang, setiap wajib pajak yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun memiliki kewajiban untuk membayar PPH sesuai tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Sementara Wajib Pajak dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun mendapat fasilitas PPh sebesar 1 persen dan bersifat. Akan tetapi, biasanya para pelaku UMKM tak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

Namun, hal itu terjadi bukan karena tak ada kemauan atau dana untuk membayar, melainkan tak seluruhnya memiliki pengetahuan dan memahami seluk-beluk perpajakan. Di samping itu, sebagian besar dari pelaku UMKM tak memiliki catatan keuangan.

Padahal, keduanya merupakan hal penting bagi pelaku UMKM. Dengan pencatatan keuangan dan perpajakan, para pelaku UMKM dapat meninjau proses bisnis yang dijalankan, sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih besar. (tety)