Jika DJS Terus Defisit, DJSN: Amanat UUD 45 Tak Bisa Dilaksanakan dengan Baik

Jumat, 29 Des 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memaparkan hasil evaluasi selama satu tahun terakhir dalam ‘Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017’.

Ketua DJSN dr. Sigit Priohutomo, MPH, menuturkan, akhir tahun menjadi waktu yang tepat untuk mereview kembali perjalanan penyelenggaraan jaminan sosial selama setahun ini. Tujuannya, untuk mempelajari kekurangan dan memperbaikinya di masa datang.

“Hasil monitoring dan evaluasi DJSN menunjukkan sejak operasional program jaminan kesehatan nasional tahun 2014 telah terjadi defisit anggaran dana jaminan sosial (DJS) kesehatan, dan terus berlangsung hingga akhir tahun 2017 ini,” ungkapnya, di Jakarta, Kamis (28/12).

Untuk sementara, katanya, defisit JKN masih dapat ditanggulangi. Namun, untuk jangka panjang, defisit JKN akan menggerogoti kepercayaan publik (distrust) terhadap JKN. Jika keadaan itu terjadi, maka amanat UUD 45 tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Karenanya, diperlukan langkah strategis yang dapat mencegah berkembangnya distrust guna menjamin kesinambungan JKN. Program JKN dengan mekanisme asuransi sosial selama ini, menurutnya, belum terpenuhi secara utuh. Prinsip dasar itu adalah kecukupan dana bersama (adequacy).

“Dalam konsep asuransi, beban biaya berobat seluruh penduduk/peserta diperhitungkan terlebih dahulu. Setelah
dihitung, kemudian beban biaya berobat dibagi kepada seluruh peserta dengan menyesuaikan tingkat pendapatan peserta,” paparnya.

Dikatakan, penetapan iuran JKN yang terjadi saat ini lebih banyak berbasis pada ‘persepsi’ kemampuan negara dan penduduk. Akibatnya, selama empat tahun JKN, terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan (pendapatan iuran) dan pengeluaran (klaim/pembayaran manfaat).

Sigit menegaskan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperbaiki persoalan itu. Pertama, jangka pendek. Ini untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sesuai amanat Pasal 48 UU SJSN, bahwa ‘Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)’.

“Menutup defisit dana jaminan sosial sebesar Rp 15.16 trilyun akan menjadikan posisi keuangan manjadi sehat sementara, dan selanjutnya defisit akan terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya,” ulasnya.

Startegi selanjutnya, jangka menengah. Ini perlu dilakukan agar dapat mengendalikan defisit JKN dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Caranya, dengan meninjau ulang sistem pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah yaitu Puskesmas.

Selain itu, menerapkan sistem kapitasi berbasis komitmen pelayanan bagi FKTP
swasta setelah dilakukan rasionalisasi besaran kapitasi. Juga memperbaiki sistem rujukan dan rujukan balik. Waktu penagihan tunggakan iuran Pemda melalui pemotongan anggaran di Kementerian Keuangan yang semula 1 tahun (sesuai PMK No. 50 Tahun 2017) harus dipersingkat menjadi 3 bulan. Karena itu, PMK tersebut perlu direvisi.

Pihaknya menegaskan, program JKN saat ini sedang mengalami kendala ketidakcukupan dana untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban BPJS. Secara objektif ketidakcukupan dana dapat dihitung secara makro dari cakupan penduduk yang sudah mencapai 184 juta jiwa (70% dari penduduk) akan tetapi belanja kesehatan JKN baru mencakup sekitar 15% belanja kesehatan di negeri ini.

“Sudah barang tentu, dengan perbandingan 15% dana untuk menjamin 70% penduduk tidak mungkin semua peserta puas,” tandasnya. (tety)