2018, KPPPA Targetkan 400 Kabupaten/Kota Sudah jadi Kota Layak Anak

Sabtu, 30 Des 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang menargetkan pada 2018 ada lebih dari 400 kabupaten/kota yang mengembangkan daerahnya menjadi Kota dan Kabupaten Layak Anak (KLA).

KLA sendiri diawali dengan memploting 6 kabupaten/kota pada 2006. Dan pada 2017 sudah mencapai 349 kabupaten/kota yang sedang dikembangan menjadi KLA di Indonesia.

Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA Lenny N Rosalin mengatakan, dalam mencapai KLA terdapat 31 indikator yang dijabarkan dari konvensi hak anak yang harus dipenuhi untuk menjadi kota layak anak.

Pihaknya, kata dia, telah melakukan beberapa sosialisasi dan pengembangan di setiap daerah. Di antaranya, tersedianya
layanan Call Center Telepon Sahabat Anak (TeSa) 129 dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang diluncurkan tahun 2017 ini.

Indikator lainnya yang telah diimplementasikan sepanjang tahun 2017 adalah implementasi program pembentukan Forum Anak sampai tingkat Desa dan Kelurahan.

“Kini jumlah forum anak telah mencapai 416 meningkat kurang lebih setengah persen dari tahun 2016 yang berjumlah 267 forum anak,” kata Lenny dalam Media Gathering Review 2017 dan Outlook 2018, di Jakarta, Kamis (28/12).

Program lainnya, terbentuknya Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Puspaga ini bertujuan sebagai tempat pengaduan, konseling, dan pemberian solusi atau penyelesaian mengenai persoalan terkait, keluarga, perempuan dan anak. Tujuan akhirnya, meningkatkan kualitas keluarga.

“Selanjutnya kegiatan yang baru diluncurkan pada 3 November 2017 adalah Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang menjadi urutan ketujuh dunia berdasarkan data UNICEF melatarbelakangi terciptanya gerakan Bersama ini,” ungkapnya.

Sepanjang November-Desember 2017, bersama lembaga terkait mengampanyekan gerakan ini di tujuh kota dengan angka
perkawinan anak tertinggi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Kami juga telah mengimplementasikan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
dengan target di tahun 2018 terdapat lima provinsi baru yang turut menerapkan,” sebutnya.

Terdapat pula Program Puskesmas Ramah Anak, Program Sekolah Ramah Anak, dan Rute Aman dari dan ke Sekolah (RASS), serta berbagai program lain yang berfokus pada upaya pencegahan melalui pemenuhan hak–hak anak di manapun mereka berada.

“Setiap program yang telah negara jalankan di tahun ini adalah upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai lanjutan dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pada 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA),” tegas Lenny. (tety)