APPERTI Minta PTS-PTN Diperlakukan Sama oleh Pemerintah

Sabtu, 6 Jan 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) di awal tahun 2018 menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Tantangan Perguruan Tinggi Swasta di Era Digital Disruption’, di Universitas Yarsi, Jakarta, Jumat (5/1).

Seminar ini menghadirkan narasumber Ketua Umum APPERTI Prof. Dr. Jurnalis Uddin, PAK, mantan Menko Kemaritiman yang juga Dewan Penasihat APPERTI Dr. Rizal Ramli, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, Direktur ESQ 165 Dr. Ary Ginanjar Agustian, dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Dr. Dino Patti Djalal.

Sekjen APPERTI Dr. Taufan Maulamim, SE, Ak. MM, mengatakan, dalam seminar ini APPERTI ingin mengupas konsistensi pemerintah dilihat dari kebijakan yang punya keberpihakan kepada semua anak bangsa. Karena selama ini, perguruan tinggi swasta (PTS) selalu dianaktirikan dan dinomorduakan oleh pemerintah. Baik dari segi anggaran maupun kebijakan.

“Saat ini ada 4.200 yayasan perguruan tinggi swasta, sementara jumlah perguruan tinggi negeri hanya sekitar 500 universitas.  Tapi kalau dilihat dari politik perimbangan anggaran maka terjadi ketidakseimbangan aspek keadilan,” tandas Taufan yang juga Direktur Pascasarjana Institut STIAMI, ini di sela Seminar Nasional APPERTI – Perguruan Tinggi Swasta Awal Tahun 2018. 

APPERTI, katanya, melihat pemerintah telah melakukan ketidakadilan proporsi dalam dunia pendidikan di tanah air. Dikatakan tidak adil karena ditinjau dari pajak maka 80% kontribusi berasal dari perguruan tinggi swasta.

“Tapi nyatanya perguruan tinggi swasta tidak diberikan fasilitas seperti yang diterima perguruan tinggi negeri. Kami tidak disediakan gedung, tidak disediakan bebas bayar PBB, dan tidak disediakan sumberdaya manusia,” kata Taufan, yang menjadi moderator seminar.

Taufan menandaskan, APPERTI tidak meminta serangkaian fasilitas yang disebutkan tadi. Melainkan hanya berharap adanya keberpihakan pemerintah dalam hal kebijakan yang adil terhadap perguruan tinggi swasta.

“Perguruan tinggi negeri bila mengajukan perizinan cukup dengan tanda tangan rektor. Tapi kalau perguruan tinggi swasta harus diajukan ke Kopertis beberapa bulan, lalu ke Dirjen Dikti beberapa bulan prosesnya dan itu sangat sulit,” ungkapnya.

Selain itu, kata Taufan, soal nomenklatur, sekarang pemerintah memberlakukan moratorium pengajuan program studi (prodi) baru. Namun di sisi lain ternyata ada perguruan tinggi yang baru berdiri dan dapat membuat prodi tanpa melalui prosedur yang adil dan transparan.

Sejatinya, lanjut dia, di seluruh dunia, pendidikan masuk public good dan bukan private good. Jadi dunia pendidikan harus dilindungi seperti dunia kesehatan. Seperti halnya rumah sakit maka perguruan tinggi juga harus dilindungi.

Karena itu, APPERTI yang dideklarasikan oleh lebih dari 4.400 yayasan pemilik dan pengelola perguruan tinggi, Sabtu (16/9) bertujuan menjadi wadah aspirasi bagi pengelola perguruan tinggi dalam menghadapi masalah baik internal maupun dengan pemerintah.

Mantan Ketua DPR yang juga Ketua Dewan Pengawas APPERTI Marzuki Alie, saat membuka seminar itu, berharap dunia pendidikan Indonesia dapat semakin meningkat lagi dengan melakukan sinergi dengan semua pihak.

“Kami berharap dunia pendidikan dapat berkembang beriringan dengan dunia swasta dan dengan dukungan pemerintah,” kata Marzuki.

Dewan Penasihat APPERTI Rizal Ramli, yang menjadi narasumber seminar tersebut, mengatakan, mahasiswa yang lahir di era digital memiliki budaya yang sangat berbeda dengan generasi yang lebih lama.

Mereka punya akses terhadap informasi, jaringan yang lebih mendunia, bisa lebih update dari dosennya. Mereka terbiasa berdialog menggunakan sosial media tanpa memandang orang lebih senior atau junior.

“Artinya, perguruan tinggi dan segala civitas akademiknya harus belajar untuk lebih demokratis, tidak feodal karena akan berhadapan dengan generasi yang tidak akan manut begitu saja,” tandasnya.

Ia juga mengkritisi perguruan tinggi di Indonesia yang hanya terfokus pada formalitas seperti akreditasi atau sekadar mengejar angka sertifikasi dosen. Hal yang lebih utama, tandasnya, adalah membangun budaya akademik. 

“Perguruan tinggi Indonesia tidak bisa instan serta merta masuk daftar perguruan tinggi yang diakui dunia (world class university) kalau budaya akademik tidak dibangun. Tidak bisa dilakukan dengan hanya melengkapi dokumen saja,” kata Rizal. (tety)