Anak Tanpa Akta Kelahiran Rawan Jadi Korban Perdagangan Manusia

Kamis, 11 Jan 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Masih ada sekitar 8 persen anak di Kota Magelang, Jawa Tengah, yang belum memiliki akta kelahiran. Karenanya, pemerintah Kota Magelang diminta untuk segera menuntaskan kepemilikan akta anak tersebut.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA) Lenny N Rosalin, menegaskan, anak-anak tanpa akta kelahiran rawan menjadi korban perdagangan manusia. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat sehingga mudah diperdagangkan.

“Hampir 100 persen korban trafficking tidak punya akta kelahiran,” ungkapnya , di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (29/12) malam, seraya menambahkan, saat ini masih ada tujuh provinsi dan 17 kabupaten/kota di Indonesia dengan cakupan akta kelahiran terendah.

“Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana supaya semua anak bisa punya akta. Pemerintah kini tengah gencar jemput bola ke masyarakat agar seluruh anak Indonesia memiliki akta kelahiran,” tambahnya.

Ia berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjadi jika memiliki SDM tangguh, yang pastinya diawali dari usia anak-anak. “Kalau kita tidak bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas, yang ditandai dengan mereka harus hidup yang memadai dan terlindungi, ya ini tidak akan terjadi,” tandasnya.

Lenny menegaskan, ekonom seringkali lupa hal terpenting yang harus dipersiapkan adalah SDM yang harus dibentuk sejak dini atau usia anak-anak. Maka, setiap kota wajib memperhatikan dan menjaga fasilitas serta tempat-tempat umum yang memungkinkan adanya anak-anak.

Terkait hal itu, Kepala Disdukcapil Kota Magelang Hartoko menyanggupi. Ia menargetkan pada 2018 seluruh anak di Magelang memiliki akta kelahiran. Pada 2017 sudah 97 persen anak di Magelang memiliki akta. “Ini di atas rata-rata nasional yang hanya 70 persen. Kalau 2016, baru 34 persen yang punya akta,” ungkapnya.

Pihaknya, kata dia, akan turun ke lapangan dan jemput bola hingga tingkat RT dan RW. Ada petugas khusus yang langsung melaporkan ke Disdukcapil ketika ada ibu hamil bersalin. (tety)