UU Perfilman 8 Tahun Tanpa Arah

Kamis, 11 Jan 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Delapan tahun sudah Undang-Undang Perfilman berlaku tapi selama itu pula belum sekalipun pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri sebagai turunannya. Akibatnya, penyelenggaraan perfilman menjadi tidak jelas arahnya.

Film Indonesia pun diperlakukan tidak
adil. Meski saat ini film Indonesia ‘sedang maju-majunya’, kenyataannya lebih dari separuh film Indonesia tidak punya kesempatan mengumpulkan penonton yang memadai. Banyak juga yang tidak punya kesempatan untuk dipertunjukkan di bioskop-bioskop.

Begitu persoalan yang mengemuka dalam Sarasehan Peranserta Masyarakat Perfilman, di Gedung Pusat Perfilman H Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1). Lebih dari 40 insan film dan pemerhati masalah perfilman, memenuhi ruangan.

Sarasehan yang dipandu praktisi perfilman Akhlis Suryapati, ini digagas masyarakat perfilman dengan mengajak wartawan film, untuk mengritisi kondisi perfilman yang sebenarnya. Tanpa harus ada kecurigaan-kecurigaan, apalagi kebencian, terhadap pihak-pihak tertentu.

“Insan film terlalu cape untuk diadu domba dan terpecah-pecah. Ketika terjadi silang-sengkarut pendapat dan tindakan yang merugikan film Indonesia, maka kita menempatkan hukum atau peraturan menjadi acuan untuk mengritisi semua itu,” kata Akhlis.

Sementara itu, wartawan senior dan kritikus film Wina Armada, menandaskan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, maka berarti pemerintah telah melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan perfilman.

Dia menegaskan, di undang-undang tersebut sangat jelas disebutkan apa yang harus dilakukan pemerintah. Bahkan sangat jelas disebutkan batas waktunya, yaitu satu tahun setelah diundangkan harus menerbitkan peraturan pemerintah dan keputusan menteri.

“Namun, sampai delapan tahun berjalan, kewajiban itu tidak dipenuhi. Ada apa ini? Sejak empat atau lima tahun yang lalu, jika ditanya, jawabannya selalu sudah dibahas, dipersiapkan, sudah di meja menteri, tinggal ditandatangi, dan sebagainya,” ungkap Wina mempertanyakan.

Akibat dari ketiadaan peraturan turunan UU Perfilman itu, ketidakadilan pun berlangsung, terutama dalam penyelenggaraan usaha perfilman. Yang kuat menindas yang lemah. Film Indonesia diperlakukan tidak adil.

“Produser-produser takut bersuara meskipun usaha filmnya merugi miliaran rupiah, karena khawatir semakin digencet dan tidak diberi kesempatan untuk bisa tetap memproduksi dan mengedarkan filmnya,” ungkapnya.

Ketidakadilan itu juga dirasakan produser film Evry Joe, yang ‘terpaksa’ curhat dalam sarasehan tersebut. “Kami ini membuat film dengan uang miliaran rupiah. Lenyap begitu saja, karena film kami tidak bisa beredar, atau bisa beredar namun hanya diberi jatah sepuluh atau lima layar,” keluhnya.

Bayangkan, ada hampir sekitar 1.500 layar bioskop di Indonesia, dan film Indonesia hanya main di 10 atau 15 layar bioskop. Hanya film-film tertentu milik produser tertentu yang diberi jatah 40 layar sampai 70 layar di hari-hari awal pertunjukan.

“Kami ini seperti mengemis di negeri sendiri, Pak. Lalu di mana pelaksanaan undang-undang itu? Di mana payung hukum itu? Di mana komitmen pemerintah yang katanya ingin memajukan film Indonesia, dan menjadikan film Indonesia tuan rumah di negara sendiri?” timpal Wina.

Akibatnya, kata Wina, di antara produser film Indonesia sendiri terjadi saling curiga, tidak akur, merembet kepada insan film, organisasi-organisasi perfilman tidak bisa kompak. Iklim perfilman menjadi tidak kondusif. “Yang diuntungkan oleh keadaan seperti ini, ikut-ikutan nyinyir terhadap yang tertindas,” pungkasnya.

Sementara itu bos Asirevi, Rully Sofyan mengungkapkan, UU Perfilman benar-benar terjegal oleh kekuatan politik bisnis yang besar. Ketika dirinya menjadi pengurus Badan Perfilman Indonesia, ia ikut mengawal dan membahas masalah ini. Beberapa peraturan pemerintah bahkan sudah ditandatangani oleh Menteri Parekraf pada waktu itu. Perlu sekali lagi ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena UU Perfilman mengaturnya demikian.

“Eh, ternyata ‘masuk angin’ juga. Begitu pun DPR yang semula sempat bersemangat membentuk panja segala, akhirnya masuk angin juga. Jadi UU Perfilman memang terjegal,” ungkap Rully.

Rully menambahkan, ada empat peraturan menteri (permen) dan dua peraturan pemerintah (pp) yang mesti disegerakan, dan itu adalah salah satu amanat dari hasil kerja Panja DPR terdahulu. Empat permen itu antara lain adalah, Tata Edar Film, Pertunjukan Film, Mengutamakan Film Indonesia, dan Pembatasan Film Impor. Sedangkan peraturan pemerintah adalah PP Sanksi dan PP RIPN (Rencana Induk Perfilman Nasional).

“Ekosistem perfilman itu salah satunya adalah distribusi (tata edar). Lha… kalau tata edarnya nggak jelas, terus mau dibawa ke mana industri perfilman kita ini,” ujar Ketua Harian Asirevi ini mempertanyakan.

Anggota Komisi X DPRI-RI Dadang Rusdiana yang menyimak semua paparan dalam sarasehan tersebut mengatakan, akan membawa aspirasi Peranserta Masyarakat Perfilman ke Komisi X DPRI-RI.

“Tentu saja kami perlu terus-menerus diingatkan dan didorong seperti ini, karena yang dibahas di DPR itu banyak sekali. Peran masyarakat melalui media, termasuk media sosial, sangat membantu dalam mendorong DPR maupun pemerintah untuk menindaklanjuti proses-proses legislasi dan monitoring sesuai fungsi dan tugasnya,” tambahnya.

Dadang Rusdiana sependapat, UU Perfilman yang ada sudah cukup bagus dan memadai. Kebetulan juga tahun ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional di DPR-RI. Persoalannya memang pada implementasi dan tidak diterbitkannya peraturan-peraturan turunannya oleh pemerintah.

Sarasehan Peranserta Masyarakat Perfilman rencananya berlangsung secara berkala, dengan topik berbeda-beda, dalam rangka menuju Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman bertajuk ‘Demi Film Pribumi’ di Surabaya pada 2-3 April 2018. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015