Stunting dan Gizi Buruk Tantangan Wujudkan Indonesia Emas 2045

Selasa, 23 Jan 2018

JAKARTA (Pos Sore) — WHO menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20% atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia jumlah penderita stunting sekitar 35,6% atau sekitar 7,8 juta dari 23 juta balita. Dari jumlah itu, sebanyak 18,5% kategori sangat pendek dan 17,1% kategori pendek.

Kenyataan itu yang mengakibatkan WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk.

Stunting tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9% dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting dari status awal 32,9 % turun menjadi 28 % pada tahun 2019.

Untuk pengurangan angka stunting, pemerintah juga telah menetapkan 100 kabupaten prioritas yang akan ditangani di tahap awal, dan kemudian dilanjutkan 200 kabupaten lainnya.

Dr. Damayanti Rusli S, SpAK, Phd, anggota UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik PP IDAI, mengatakan, stunting disebabkan oleh malnutrisi, yaitu kondisi anak kekurangan gizi atau kelebihan gizi.

Malnutrisi yang terjadi pada masa 1.000 hari pertama kelahiran dapat berdampak permanen terhadap anak. Anak yang terkena gizi buruk perkembangannya terhambat dan kemampuan kognitifnya berkurang 10%. Anak yang menderita gizi buruk pada 1.000 hari pertama kelahirannya beresiko memiliki masa depan suram.

Gizi buruk pada anak dimulai dari berat badan yang kurang yang terlihat pada masa 1.000 hari pertama kelahiran. Karenanya, ibu harus peka untuk mendeteksi perubahan berat badan anak.

“Sebab, jika tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan dampak yang permanen pada anak karena mengganggu perkembangan otak. Saat dewasa, anak-anak dengan gizi buruk tidak dapat seproduktif anak-anak lainnya,” jelas Dr. Damayanti.

Ia menegaskan hal itu dalam diskusi bertema ‘Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Anak Indonesia Zaman Now, No Malnutrisi, No Obesitas; Sayangi Anak dengan Makanan Bergizi Seimbang’, di Jakarta, Selasa (23/1). Diskusi yang diadakan PP Muslimat NU, ini dalam rangka Hari Gizi Nasional 2018.

Menurutnya, pencegahan gizi buruk harus dilakukan sejak dini, melalui ASI dan MPASI yang tepat untuk anak. Karbohidrat, lemak dan protein adalah 3 zat utama yang dibutuhkan anak untuk perkembangan otaknya.

Ia tak menampik, ada kalanya ibu tidak bisa memberikan ASI yang cukup kepada anak atau ASI ibu kurang. Untuk mengatasinya anak dapat diberikan susu yang sudah diformulasi khusus untuk anak. Yang tentunya dalam standar pembuatannya telah dinyatakan aman untuk anak, dalam hal ini mendapat izin edar dari BPOM.

“Susu kental manis, sudah mendapat izin edar dari BPOM, tapi produk ini bukan untuk anak. Susu kental manis adalah untuk bahan makanan. Jika diberikan kepada anak anak berbahaya,” tandasnya.

Menyinggung ditemukannya balita yang menderita gizi buruk di Kendari, Dr. Damayanti meminta agar ke depan produk makanan minuman yang bukan untuk bayi dan anak jangan dipasarkan untuk bayi dan anak.

“Tugas dari produsen adalah menjelaskan bagaimana pemakaian yang seharusnya kepada masyarakat. Kasus-kasus gizi buruk seperti ini, sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah, namun di kota-kota besar seperti Jakarta juga banyak,” ujar Damayanti.

Senada dengan Dr Damayanti, anggota DPR Komisi IX Siti Masrifah, mengatakan, peraturan tentang peredaran makanan dan minuman terutama untuk anak-anak sudah ada. Yang perlu diawasi dengan lebih ketat adalah penerapannya.

“Seperti halnya dengan susu kental manis, di seluruh dunia juga ada. Hanya saja, di Indonesia yang bermasalah adalah konten dalam beriklan dan berpromosi,” ujarnya.

Memang pada iklan terdapat banyak makanan lainnya, namun tetap ada bagian yang membangun persepsi masyarakat bahwa produk ini adalah susu untuk diminum sehari-hari.

“Dan kita tahu, masyarakat Indonesia kecenderungannya lebih percaya kepada iklan. Jika tidak diluruskan, ada semacam pembohongan melalui iklan,” jelas Siti Masrifah.

Prof. Dr. Dodik Briawan MCN, pengajar dan peneliti Departemen Gizi Masyarakat, FEMA IPB menambahkan, intervensi gizi perlu dilakukan dalam bentuk edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat, terutama orang tua.

“Orang tua harus paham betul kebutuhan nutrisi anak, makanan yang baik dan tidak baik, tidak terpengaruh gaya hidup yang serba instan serta iklan-iklan produk makanan anak yang kadang menjanjikan hal yang berlebihan,” kata Dodik Briawan.

Berdasarkan catatan Bappenas, permasalahan gizi buruk menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan. Artinya, permasalahan stunting dan gizi buruk tidak hanya dialami masyarakat ekonomi lemah, namun juga masyarakat menengah ke atas. Penyebabnya adalah pemahaman masyarakat yang salah terkait kebutuhan nutrisi anak. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015