Praktik di Luar Kaidah, Izin Koperasi akan Dibekukan

Jumat, 26 Jan 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan pada 2017 telah melakukan penilaian kesehatan terhadap 103 koperasi. Hasilnya, lebih dari 50% cukup sehat, beberapa koperasi dinyatakan sehat, dan ada yang dalam pengawasan.

Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Suparno, menambahkan, pihaknya juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada 11 koperasi primer nasional yang diduga melakukan praktik di luar kaidah koperasi sesungguhnya.

“Sanksi terakhir kita usulkan pembubaran apabila koperasi tidak kembali kepada kaidah koperasi. Jadi kita kembali kepada pembinaan secara terus-menerus kalau tidak dapat dibina ya, pemerintah kan harus tegas dibubarkan,” tegasnya, di Jakarta, Jumat (26/1).

Koperasi yang dikenai sanksi, di antaranya KSP Pandawa Group di Depok, Koperasi Syariah Sejahtera, maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) milik PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon. Sisanya tersebar wilayah di DKI Jakarta, Surabaya, dan Sumatera Utara.

Kaidah koperasi yang dilanggar menurut Suparno, yakni koperasi tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT), melakukan kegiatan simpan pinjam dengan menerapkan bunga tinggi, memprioritas nasabah di luar anggota, serta melaporkan jumlah anggota yang tidak sesuai dengan buku daftar anggota.

Koperasi yang dikenai sanksi ini, kata Suparno, akan terus diawasi. Bila koperasi yang mau mengikuti aturan diupayakan untuk terus dibina supaya kembali kepada jatidiri koperasi. Sedangkan koperasi yang tetap ‘membandel’ terancam terkena sanksi berupa pembekuan izin usaha, maupun pencabutan izin usaha secara permanen.

Terkait sanksi, ada berbagai macam. Misalnya apabila pelanggaran ringan sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi administrasi berupa teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 dan rehabilitasi bagi koperasi yang mau membenahi diri. Sedangkan sanksi berat bisa berupa pembekuan hingga pencabutan izin.

Pada 2018, selain kegiatan utama pengawasan koperasi, Deputi Pengawasan Kemenkop UKM juga fokus memeriksa kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan penilaian USP (Unit Simpan Pinjam), serta tetap fokus pada peningkatan kapasitas pengawas koperasi, penyederhanaan peraturan, sosialisasi dan kerjasama antar lembaga.

Tugas ini sejalan dengan target Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang menargetkan pada 2019 seluruh koperasi sehat. Sudah sebanyak 40.013 koperasi telah dibubarkan pada 2017, sementara ada 75 ribu koperasi yang kondisinya tidak sehat yang masih memerlukan perhatian pemerintah. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015