Kemenkop UKM Siapkan Rp26,1 M untuk Program Wirausaha Pemula

Sabtu, 3 Feb 2018

BOGOR (Pos Sore) — Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional yang saat ini tengah di godok di DPR RI akan tuntas pada April 2018.

“Untuk merampungkan RUU ini, Kemenkop UKM dan DPR terus melakukan pembahasan termasuk meminta masukan dari stakeholder terkait,” kata Agus Muharram dalam Rapat Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Urusan Pembiayaan di Bogor, Jabar, Jumat (2/2).

Rapat kerja ini dihadiri stakeholders dari Bappenas, Direktorat Pusat Investasi Pemerintah (PIP), SKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat, pengurus/pengelola Koperasi, serta gerakan koperasi.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati, menyatakan program prioritas nasional di bidang pembiayaan tahun anggaran 2018-2019, yakni permodalan awal usaha (start uo capital) bagi wirausaha pemula (WP). Target yang ingin dicapai pada tahun ini sebanyak 1.831 WP dengan nilai Rp 26,1 miliar.

“Rencananya pada tahun 2019 meningkat, menjadi 16.292 WP dengan nilai Rp 325,84 miliar,” ujar Yuana.

Program prioritas lain yakni peningkatan akses permodalan 15 ribu usaha mikro melalui KUR dengan target anggaran sebesar Rp 8,005 miliar dan program bantuan sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi usaha mikro yang rencana diusulkan Rp 5,36 miliar dengan melibatkan sebanyak 10.000 UMK.

Yuana mengatakan rancangan kerja Deputi Bidang Pembiayaan tidak lagi menggunakan prinsip ‘money follow function:. Hendaknya pola pikir penyusunan program/kegiatan, ucap Yuana dapat diarahkan untuk ‘money follow program’, sehingga fokus pada program prioritas.

Karena itu, Yuana mengapresiasi ‘Program Pembiayaan Usaha Mikro (UMi)’ melalui kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah. Tujuannya memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro sehingga dapat menambah jumlah wirausahawan baru.

Yuana berharap koperasi dapat berperan aktif sebagai penyalur program UMi dengan memenuhi beberapa kriteria, yakni sehat, mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota, telah melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut, SDM pengelola tersertifikasi, memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam.

“Kemudian laporan keuangan yang teraudit 3 tahun terakhir, memiliki NPWP dan rekening bank atas nama koperasi,” paparnya.
 
Yuana menambahkan, ke depan unit simpan pinjam koperasi yang berbadan hukum sekunder akan didorong sebagai penyalur Program Pembiayaan UMi, dengan memperkuat kelembagaannya melalui sinergi dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengawasan.
 
Dalam rangka memantapkan kegiatan tahun 2018, Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM melaksanakan Rapat Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Urusan Pembiayaan untuk pengembangan program yang berkaitan dengan pemberdayaan KUMKM.

Fokus utama pemberdayaan KUMKM ini yakni bagaimana melahirkan program strategis yang dapat disinergikan dengan Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah, sehingga mendukung efektifitas program pemberdayaan KUKM. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015