Komisi VII DPR Desak Pemerintah Masukkan PLTN dalam Sistem Kelistrikan Nasional

Jumat, 9 Feb 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah agar segera memasukkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam sistem kelistrikan nasional.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi disela Seminar World Nuclear Spotlight, di Hotel J.W Marriot, Jakarta, kemarin.

“Beberapa minggu lalu, kami mengambil sikap politik bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah agar PLTN segera masuk dalam sistem kelistrikan nasional, dan merevisi PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir,” katanya.

DPR juga mendorong untuk mempercepat pembangunan PLTN dengan prioritas lokasi yang sudah dilakukan studi tapaknya oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

“PP dan turunan peraturannya perlu direvisi, agar nuklir tidak menjadi pilihan terakhir. Jadi tidak ada diskriminasi untuk sumber energi,” tandasnya.

Selain itu, DPR juga mendorong BATAN agar tetap melakukan studi tapak di daerah-daerah potensial lainnya, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Kurtubi juga berpendapat, PLTN akan sangat dibutuhkan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jika sekarang konsentrasi pengadaan listrik lebih kepada bagaimana mencapai rasio elektrifikasi keseluruhan hingga seratus persen. Kedepan, DPR mendorong pemerintah agar ketersediaan listrik bisa mendukung industrialisasi di Indonesia.

“PLTN dibutuhkan untuk menjadi based load yang kuat dalam sistem kelistrikan nasional, karena PLTN kapasitasnya besar dan energi yang bersih, hampir tidak ada karbon dioksida,” tambahnya.

Hal lainnya yang perlu dipikirkan menurutnya, agar generasi muda kedepan tidak dibebankan dengan ancaman penyakit akibat pencemaran udara yang bersumber dari pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan.

Direktur Jenderal World Nuclear Assosiation (WNA), Agneta Rising menambahkan, pihaknya akan mendukung Indonesia dalam hal memberikan data dukung terkait pengembangan energi nuklir, misalnya ketersediaan pasokan bahan bakar dan pendukung lainnya.

“Kami memiliki data dukung yang bisa dilihat di website, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi Anda, misalnya dalam menentukan pihak ketiga mana yang pas dengan negara Anda jika memutuskan membangun PLTN,” katanya. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015