Abaikan Kemiskinan, Pemerintah Harus Diberikan Sanksi Konstitusional

JAKARTA (Pos Sore) — Tingkat kemiskinan di Indonesia menduduki peringkat ke-6 di Asean (2015). Meski mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berkisar 6% pada periode 2015-2017, dan tingkat pengangguran terselubung cukup tinggi. Belum lagi nilai Gini Rasio masih sangat tinggi tahun 2017 sebesar 0,391.

Persoalan itu mengemuka dalam Diskusi Panel Serial (DPS) seri ke-9 bertema ‘ATHG dari Dalam Negeri (Pemberantasan Kemiskinan), di Jakarta, Sabtu (10/2). Diskusi ini diadakan oleh Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB).

Prof. Bunasor Sanim, yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, menilai, dari kondisi itu tampak jelas Indonesia mengalami krisis. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, Indonesia perlu segera melakukan penguatan dan percepatan pembangunan sumberdaya manusia.

“Seperti melalui hijrah moral, peningkatan kualitas kerja masyarakat, kualitas SDM, menjadikan agricultural demand led industrialization sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional, serta mengembangkan dan memperkuat UMKM. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka kemiskinan dapat segera diatasi,” kata Bunasor.

Di tempat yang sama, Prof Didin S. Damanhuri menyatakan jika kemiskinan terjadi karena pemerintah gagal dalam merealisasikan prinsip-prinsip Ekonomi UUD 1945. Kegagalan tersebut karena sebab struktural maupun kultural.

Penyebab struktural misalnya, adanya warisan struktur ekonomi kolonial dan feodal, kompleksitas persoalan karena penduduk besar, serta gagalnya kepemimpinan dalam mentransfer masukan prinsip ekonomi UUD 1945 ke dalam kebijakan yang efektif.

Penyebab kultural seperti masuknya prinsip-prinsip pemikiran ekonomi yang berasal dari berbagai grands theories yang tidak relevan, dan menjangkitnya korupsi secara masif.

“Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan UU Perkonomian yang bisa menjadi payung UU Ekonomi lain sesuai pasal-pasal UUD 1945, mengadakan judicial review ke MK terhadap UU Ekonomi yang bertentangan dengan UUD 1945, serta melakukan kontrak politik terhadap para pemenang pemilu agar platformnya tidak bertentangan dengan UUD 1945,” kata Didin.

Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, mengatakan, masalah kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan adalah sangat kompleks. Tidak hanya sekedar masalah ekonomi dan keuangan semata, yang bisa dengan cepat diatasi dengan memberikan santunan dan pekerjaan.

Kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan juga masalah filsafat dan ideologi, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, serta masalah pertahanan dan keamanan. Karena itu, ia hanya bisa ditangani secara simultan dan terintegrasi.

“Sayangnya pada saat ini muncul anggapan kemiskinan adalah budaya, dan menganggap kemiskinan itu sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Sehingga bantuan yang diberikan hanya untuk maksud-maksud yang bersifat konsumtif berjangka pendek,” tuturnya.

Narasumber lainnya, Prof Prijono Tjiptoherijanto merekomendasikan agar penanganan kemiskinan di Indonesia mengikuti rekomendasi PBB yang telah menemukan teknik untuk memberantas kemiskinan tersebut.

“Yaitu, perlu adanya sanksi konstitusional terhadap pemerintah negara yang mengabaikan tugas konstitusionalnya dalam memberantas kemiskinan,” katanya.

Dikatakan, krmiskinan terbagi dalam dua kelompok: absolut dan relatif. Kemiskinan relatif ini terjadi karena perbedaan distribusi pendapatan. Dan dari dua kemiskinan tersebut, kemiskinan relatif paling berbahaya karena dapat mengakibatkan adanya revolusi.

“Kemiskinan sendiri dapat terdiri dari banyak unsur, seperti kemiskinan ekonomi, pangan, enviromental, personal, dan politik. Kemiskinan itu lebih bersifat kemiskinan relatif daripada kemiskinan absolut,” kata Prijono. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!