Banyak Segmen Pekerja Belum Terkaver Sistem Jaminan Sosial

Selasa, 13 Feb 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Rudi Prayitno, mengungkapkan, hingga kini masih banyak segmen pekerja yang belum tergarap oleh Sistem Jaminan Sosial.

Sebut saja profesi guru, masih ada sekitar 1,5 juta orang terutama guru swasta. Selain itu, kaum nelayan yang jumlahnya sangat banyak, nyatanya baru teridentifikasi sekitar 1,8 juta orang.

Bagi Rudy, masih rendahnya kaum pekerja yang terkaver sistem jaminan sosial menjadi indikasi masih besarnya pekerjaan rumah yang harus digarap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Terbukti, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi DJSN, ternyata banyak pekerja yang bekerja di kantor pemerintah belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sungguh sangat ironis, satu sisi pemerintah mengkampanyekan program jaminan sosial untuk seluruh penduduk tetapi di sektor pemerintah sendiri masih banyak yang belum tersentuh program nasional ini,” ungkapnya,
dalam media gathering DJSN, di Cisarua, Bogor, akhir pekan lalu.

Mereka yang bekerja di kantor pemerintah yang belum terkaver program jaminan sosial adalah pekerja non PNS. Baik statusnya dengan pekerja harian lepas, pekerja kontrak maupun honor daerah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja di kantor pemerintah setiap harinya.

“Status pekerja kontrak yang diakui Kementerian PAN dan RB hanya yang berstatus pekerja pemerintah dengan perjanjian kontrak. Di luar itu tidak diakui. Ini problem sangat serius,” lanjut Rudy.

Menurutnya, tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja berstatus kontrak di kantor pemerintah adalah bentuk pelanggaran hak-hak pekerja. Semestinya ini tidak dilakukan oleh pemerintah karena itu berarti pemerintah memberikan contoh buruk.

“Upah mereka bahkan ada yang hanya Rp 500 ribu per bulan. Ini sangat buruk. Dan ini kami temukan hampir di semua propinsi, kementerian dan lembaga pemerintah,” tukasnya. (tety)