Kembalikan Hak dan Tuntut Kashmir Merdeka

JAKARTA (Pos Sore) — Untuk kesekian kalinya Kelompok Solidaritas Muslim Indonesia untuk Kashmir mengadakan unjuk rasa dan orasi kemanusiaan pada Kedutaan Besar India di Jakarta. Aksi ini kelanjutan dari keprihatinan warga Kashmir yang merasa terinjak rasa kemanusiaannya hingga menjadi sejarah pahit 3/4 abad lamanya.

Semenjak sejarah kelam yang tak kunjung usai hingga berujung pada konflik agama dan politik itu dibawa ke meja PBB, anehnya belum juga ada titik temu. Aksi solidaritas pun semakin kerap terjadi namun cuma jadi batu sandungan kecil. Malah unjuk rasa kembali hadir pada 5 Februari 2018 di gelar di depan Kedutaan India dengan penjagaan ketat berharap mengurai masalah dengan cara musyawarah.

Namun apa yang terjadi, penjagaan ketat dan antisipasi terhadap tekanan massa menjadi dalih untuk meredam aksi. Malah aturan berjarak tiga meter dari gerbang masuk Kedutaan menjadi ancaman para simpatisan yang datang.

Menurut Azam Khan, Koordinator Solidaritas Muslim Indonesia untuk Kashmir yang sekaligus Korlap pada unjuk rasa tersebut, mengatakan, unjuk rasa ini semata mata hanya ingin kan perdamaian serta diberikan hak hidup yang sesuai HAM tanpa penindasan dan diskriminasi sebagai umat muslim Kashmir yang telah diteror puluhan tahun.

“Soal Kashmir adalah kemanusiaan kita, sejak 1948 terjadi peristiwa perih penyiksaan dan kedzaliman yang merenggut nyawa dan hak-hak manusia. Kami diteror, dibunuh, diculik, diperkosa, ditahan tanpa ada proses hukum, jelas ini semua pelanggaran HAM Internasional,” tegasnya menentang.

Tambah lagi selama 70 tahun hak sipil masyarakat Kashmir selalu tertindas, martabatnya teraniaya dan nasibnya semakin terancam lebih parah dari nasib warga Palestina dan kelaparan yang melanda Rohingya.

“Oleh karena itu, kami menuntut keadilan dan kemerdekaan warga Kashmir dengan tuntutan, pertama, proses kejahatan kemanusiaan dan seret ke pengadilan Internasional dengan hukuman yang seberat beratnya,” tandasnya.

Kedua, kembalikan hak-hak hidup rakyat Kashmir untuk menentukan kemerdekaan dan kebebasan menentukan sikap politik, hak beragama, beribadah dan berorganisasi untuk menentukan hak secara ekonomi maupun sosial.

Ketiga, hormati kedaulatan negara dan batasan teritoral Kashmir yang telah disepakati bersama PBB, bagian wilayah Muslim yang mencapai sekitar 80% dari populasi masuk menjadi bagian dari Pakistan, sedangkan area Hindu yang kecil menjadi wilayah India.

Keempat, menuntut pihak India untuk menghentikan tindakan kejahatan dan mentaati hak politik dan agama warga Kashmir untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan maupun teror, terlebih karena Kashmir adalah mayoritas Muslim yang perlu mendapatkan hak yang sama dengan agama lain.

Kelima, menuntut Kedutaan India untuk bersikap pro aktif mendengar aspirasi warga Kashmir yang ada di Indonesia dan membawa keputusannya ke tingkat Hukum Internasional dan mematuhi resolusi PBB 1948 pertama kali dan sudah dibuat berulang ke sekian kali, namun tidak dihiraukan oleh negara India. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!