RSUD Boven Digoel Keluhkan Pasien Berobat Tanpa Surat Rujukan

Senin, 9 Apr 2018

BOVEN DIGOEL (Pos Sore) — RSUD Boven Digoel mengeluhkan banyak warga Boven Digoel yang berobat tanpa disertai dengan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sebagaimana persyaratan pemeriksaan kesehatan yang harus berjenjang.

Pasien pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) maupun BPJS Kesehatan kerap dihimbau untuk membawa surat rujukan jika berobat ke rumah sakit. Jika tidak, maka klaim pembiayaan tak bisa diajukan. Namun, himbauan ini jadi sebatas kata-kata.

“Jika tidak dilayani, warga yang marah. Kami sudah sering mengedukasikan hal ini, tapi ya selalu saja berulang. Tidak mungkin juga kami suruh balik. Jadinya, kami tetap melayani dengan kepesertaan KPS. Kalau sudah begini kami tidak bisa mengklaim ke BPJS Kesehatan, tapi ke Pemda yang tarif kapitasinya lebih kecil,” tutur salah satu pimpinan RSUD Boven Digoel dr. Carolina, didampingi dr. Melly.

Keluhan itu ia sampaikan saat Tim Monitoring Program Jaminan Sosial Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) — DR. Taufik Hidayat, M.Ec, Subiyanto, SH, dr. Asih Eka Putri, MPPM, dr. Zainal Abidin, MH, dan Rudy Prayitno, SE, berkunjung ke RSUD Boven Digoel, Papua, Rabu (4/4).

Di RSUD Boven Digoel sendiri sudah dilengkapi dengan 6 dokter spesialis (penyakit dalam, anak, bedah, gigi, kandungan), 9 dokter umum, 43 bidan, 113 perawat, dan 6 apoteker.

“Kami senang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, ada yang menyenangkan dan kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan ya terkait pasien yang maunya langsung berobat ke rumah sakit. Kalau saya ceramahi yang ada pasien yang marah-marah. Tapi ada juga pasien yang mengerti dan dikenakan sebagai pasien umum,” ungkapnya.

Sebenarnya terkait peraturan menjadi persoalan yang sangat klise. Masyarakat yang memegang KPS tidak semuanya memiliki NIK. Dan, untuk satu kartu bisa dipakai untuk beberapa keturunan. Lalu dianjurkan untuk diperbaiki.

“Tapi syaratnya kan harus membawa kartu keluarga dan masyarakat di sini tidak punya KK. Mereka juga tidak membuat akta pernikahan dan akta kelahiran. Masyarakat di sini kalau pernikahan sudah sah secara adat, ya tidak harus urus secara negara. Akhirnya punya kartu tapi tidak dapat dimanfaatkan,” tambahnya.

Terkait persediaan obat, selama masih ada, obat tetap dikasih. Tidak ada pembedaan ini obat untuk pasien BPJS atau untuk pasien umum.

Menyangkut fasilitas tempat tidur, Carolina mengaku mencukupi dan dapat menampung pasien yang sakit. Beberapa waktu lalu, telah dibuka ruangan VIP yang bisa digunakan, meskipun masih standard jika dibandingkan rumah sakit lain.

Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop berkomitmen memberikan perhatian dalam berbagai bidang termasuk kesehatan termasuk di dalamnya pembenahan  fasilitas yang masih kurang. Karena sangat penting untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program Kartu Papua Sehat (KPS) yang dijalankan sejak 2014 sangat membantu pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua yang tidak mampu. KPS ini untuk menopang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemerintah Pusat. Jadi, jika ada paket pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, maka pembiayaan itu ditanggung oleh pemerintah daerah. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015