DJSN Nilai Sosialisasi 4 Program PT Taspen Jayapura Masih Kurang

Kamis, 12 Apr 2018

JAYAPURA (Pos Sore) — Lebih dari 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura terdaftar menjadi anggota PT Taspen atau Tabungan Asuransi Pensiun. Sementara itu, dari 29 kabupaten/kota di Papua, hampir 87 ribu ASN sudah terdaftar di Taspen.

Setiap calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan ASN otomatis menjadi peserta Taspen. Terlebih PT Taspen memilik program Layanan Klaim Otomatis (LKO) untuk memudahkan ASN saat masa pensiun yang langsung dibayarkan hak pensiunnya.

Tim Monitoring Program Jaminan Sosial Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) — DR. Taufik Hidayat, M.Ec, Subiyanto, SH, dr. Asih Eka Putri, MPPM, dr. Zainal Abidin, MH, dan Rudy Prayitno, SE, pun berkunjung ke PT Taspen Kota Jayapura, Papua, Kamis (5/4). Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan program-progam PT Taspen.

Dari pertemuan itu, Taufik Hidayat menuturkan, PT Taspen harus lebih sering menyosialisasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Menurutnya, sosialisasi amat penting karena untuk kecelakaan kerja, misalnya, bisa saja terjadi.

“Tentu kita tidak menginginkan ini terjadi, tapi kecelakaan kerja dapat saja terjadi saat bekerja tanpa dapat diduga. Dan program ini sangat penting manfaatnya. Karenanya, DJSN meminta Taspen harus lebih sering sosialisasi mengenai hak dan kewajiban peserta program,” katanya.

Sebagai bukti kepesertaan kedua program tersebut, maka pendistribusian kartu peserta harus segera dilakukan. Memang disadari kondisi geografis di Jayapura tidak mudah dan susah. Maka sosialisasi perlu dicari cara-cara yang lebih optimal dan efisien.

Selain sosialisasi secara langsung ke para peserta atau pejabat-pejabat yang nanti disosialisasikan kembali kepada peserta, juga bisa dilakukan melalui banner atau spanduk di kota-kota yang belum terjangkau.

“Dengan pemasangan banner atau spanduk, pemda akan merasa dilibatkan. Misalnya spanduk bertuliskan ‘bahwa ASN pemda ini sudah dilindungi dengan program JKK dan JKM dari PT Taspen’, ini juga sangat membantu,” jelasnya.

Sementara itu, dr Zaenal menambahkan, sosialisasi dari 4 program yang dikelola (JKK, JKm, JP, THT atau JHT) kepada kelompok sarasan (ASN/PNS) masih sangat kurang. Karena itu, DJSN menyarankan agar dilakukan sosialisasi dengan berbagai cara agar peserta yang telah membayar atau dipotong gajinya memahami tujuan program dan sekaligus memahami mengapa ia harus membayar iuran.

“Banyak cara sosialisasi misalnya membuat poster dan pasang di setiap kantor instansi di mana ASN/PNS itu bekerja,” ujarnya.

Terkait kartu yang masih banyak belum dibagikan kepada peserta dengan berbagai faktor, DJSN menyarankan agar segera membagikan agar ASN/PNS merasa yakin bahwa program ini memang benar adanya.

Persoalan lain yang ditemukan DJSN terkait mitigasi resiko yang perlu dicermati. Yaitu adanya klausul pegawai yang sakit dapat berobat ke luar negeri. “Ini perlu dicek ulang potensinya seperti apa, mitigasi resiko juga seperti apa, prosedur juga harus dicek apakah betul-betul butuh perawatan di luar negeri. Ini agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan,” urainya.

Hal lainnya, meski klaim JKK masih kecil namun tidak menutup kemungkinan nantinya ada arus klaim yang begitu besar. Sementara untuk klaim JKM sangat besar dibandingkan dengan iuran yang diterima.

“Ini perlu dicek ulang. Apakah nilai manfaatnya yang terlalu besar atau nilai iurannya yang masih kurang, meski sudah ada penambahan nilai iuran sekian persen tapi masih terjadi klaim rasio yang sangat besar. Mengapa kita perlu hati-hati, karena kalau tidak dihandle akan mempengaruhi dan mengancam kelangsungan program ini,” tambahnya.

Klaim JKM yang tinggi, kata dr. Zaenal, terutama pada usia produktif. Ini dapat berarti bayaran manfaat yang besar atau kematian yang tinggi pada usia produktif? DJSN menyarankan agar mengkaji dan menelitinya, terutama soal kematian pada usia produktif ini. Sebab-sebab kematian perlu diketahui sehingga bisa ditanggulangi.

Untuk masalah JKK, lanjutnya, seringkali terjadi kecelakaan pada jam kerja tapi sebetulnya setelah ditelusuri ASN/PNS tersebut tidak sedang menjalankan tugas kantor atau tidak ada penugasan dari atasan.

“Misalnya pada jam kantor ia ke pasar lalu kecelakaan atau datang terlambat, terburu-buru, ngebut lalu kecelakaan. DJSN menyarakan agar lakukan sisialisasi kasus dan kejadian apa saja yang ditanggung dan apa yang tidak ditanggung,” urainya

Masih soal JKK, rupanya PT Taspen belum menentukan trauma centernya (belum seperti BPJS Ketenagakerjaan). Selain itu, belum jelas atau belum ditentukan siapa yang bertugas menapis mana JKK dan mana JKN.

“Mengenai berobat ke luar negeri belum ada regulasi yang menetukan plafform biaya jika berobat ke luar negeri. Berapa yang ditanggung Taspen (program JKK) dan berapa yang ditanggung oleh peserta atau apakah semua ditanggung oleh JKK. Ini perlu jelas agar tidak menimbulkan masalah biaya tinggi di kemudian hari,” tuturnya.

DJSN, lanjut dr Zaenal, menyarankan agar dibuatkan regulasi yang jelas berkaitan program JKK dan tentu juga program lain. Temuan tersebut bukan hanya terjadi di Papua tapi juga di daerah lain yang dikunjungi DJSN sebelumnya.

PT Taspen sendiri menyadari jika mitigasi risiko belum terlaksana sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan sosialisasi. Saran dan rekomendasi DJSN akan ditindaklanjuti oleh PT Taspen. Terlebih sosialisasi tentang hak-hak dan kewajiban bagi para peserta berguna untuk meningkatkan kepercayaan peserta terhadap PT Taspen. 

Program JKK dan JKM bagi ASN sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 tahun 2015. JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Selama ini yang kurang dipahami oleh ASN terkait JKK adalah ketika seorang pegawai mengalami kecelakaan kerja saat melakukan tugas di kantor maka dapat diajukan klaim ke PT. Taspen. (tety)