Turun 300 Ribu Pemilih di Kota Bekasi

Ini Penyebab Terjadinya Selisih Jumlah DPT dengan Wajib e-KTP

Senin, 23 Apr 2018
Komisioner KPU Kota Bekasi Devisi Perencanaan dan Data, Syafrudin

POS SORE – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Syafrudin, mengungkapkan ada dua kemungkinan menurunnya jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan walikota Bekasi 2018 dibandingkan julah wajib e-KTP pada pilkada lalu.

Dia mengatakan ada selisih 300.000 jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Kota Bekasi dengan jumlah wajib e-KTP di wilayah setempat.

Syafrudin mengatakan, dua penyebab utama terjadinya selisih jumlah DPT dengan wajib e-KTP, pertama banyak warga Kota Bekasi yang pindah domisili namun tidak melapor ke pemerintah daerah. Kedua, adanya warga Kota Bekasi yang meninggal dunia.

“Dua faktor itu yang mengakibatkan adanya perbedaan jumlah DPT dengan wajib e-KTP,” kata Syarifudin, Senin (23/4). Menurut Syarifudin, jumlah DPT yang ditetapkan telah melalui mekanisme yang benar.

Tim verifikasi sudah terjun ke lapangan dan beberapa kali melakukan rekapitulasi data. “Verifikasi data dilakukan selama tiga bulan dari 20 Januari sampai 19 April,” katanya.

Menurut Syarifudin, rekapitulasi data diawali dengan tim mendatangi permukiman warga guna melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) jumlah pemilih.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menetapkan jumlah DPT dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada akhir Juni 2018 mencapai 1.434.351 jiwa.

Sementara jumlah wajib e-KTP dari Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi berkisar 1,7 juta jiwa. Jumlah ini lah yang disebut sebagai daftar pemilih sementara (DPS) yang selanjutnya diteruskan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Data dari 56 kelurahan, seluruhnya diteruskan ke 12 PPK yang ada di Kota Bekasi untuk direkap kembali,” katanya.

Dari PPK itu, kata Syarifudin, data disampaikan ke KPU Kota Bekasi untuk ditetapkan sebagai DPS. Lalu KPU Kota Bekasi mengumumkan jumlah DPS ke tingkat kelurahan, RW, RT dan perumahan warga.

Pengumuman dilakukan guna mendapat koreksi dari masyarakat langsung bila ada kesalahan di bagian nomor induk kependudukan (NIK), kesalahan di nama atau namanya tidak tercantum. Hasil koreksi kemudian diserahkan ke KPU kembali untuk ditetapkan sebagai DPS Hasil Perbaikan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT. (emf)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015