Perguruan Tinggi Melawan Terorisme

Jumat, 18 Mei 2018

Oleh: Dr. Taufan Maulamin, SE, AK, MM

BEBERAPA HARI LALU setelah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Ijtima’ Ulama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terjadi aksi bom bunuh diri di sejumlah tempat di Jawa Timur. Pembunuhan ini menewaskan pelaku dan sejumlah korban tak bersalah.

Ini tentu ironi, di tengah upaya MUI menegaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, masih ada segelintir oknum yang melakukan aksi bertentangan dengan ajaran Islam. Ditambah, beberapa minggu sebelumnya, sejumlah cendekiawan Muslim dunia berkumpul di Bogor mendeklarasikan pesan damai yang dikenal dengan ‘Bogor Message’.

Dari aspek akademis, terorisme menjadi sebuah frasa yang sulit didefinisikan. Hal ini yang menyebabkan pendefinisian terorisme tidak tuntas dalam RUU Antiterorisme hingga saat ini. Standar ganda definisi terorisme itu sendiri yang kemudian menjadikan pembahasan tidak bisa buru-buru dalam merampungkan RUU tersebut.

Apalagi, perang global melawan terorisme menjadi sebuah pemaknaan sendiri bahwa secara faktual yang diperangi adalah kelompok Islam. Perihal Israel mencaplok wilayah Palestina dan membunuh ratusan ribu orang selama bertahun-tahun, tidak pernah ada penyematan terorisme kepada negara Yahudi tersebut.

Pembunuhan keji terhadap ribuan muslim Rohingya pun tidak membuat masyarakat internasional menyebut para pelakunya dengan sebutan kelompok teroris. Itu hanya segelintir contoh standar ganda yang digunakan komunitas internasional tentang apa itu terorisme.

Standar ganda yang disuguhkan kepada umat Islam ini membuat aksi terorisme tidak mudah diatasi. Kita sudah memiliki badan khusus, satuan setingkat detasemen khusus yang menangani ancaman terorisme ditambah dengan anggaran yang luar biasa besarnya. Meski demikian, kenyataannya masih saja ada aksi-aksi pembunuhan yang memang sengaja untuk menebar teror.

Perguruan tinggi memiliki andil besar untuk mengatasi persoalan ini. Beberapa tahun belakangan, sejumlah kalangan menuding kampus sebagai sarang kaderisasi kelompok teror. Lagi-lagi, tudingan tersebut mengarah kepada kelompok-kelompok Islam.

Meski bantahan sudah dibuat, bahkan dalam aksi demonstrasi massal setahun lalu, di mana kelompok Islam menunjukkan toleransi yang tinggi, salah satunya ketika ada pengantin Nasrani yang diantar ke halaman gereja. Padahal kedua pengantin itu melewati kerumunan massa yang tengah berunjuk rasa.

Ada lagi ketika satu gereja di Jatinegara, Jakarta Timur, dikepung umat Islam yang tengah demonstrasi. Tidak ada aksi kekerasan, perusakan apalagi pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Itu menunjukkan wajah toleransi umat Islam terhadap umat yang berbeda. Fotonya viral seantero jagad maya.

Bagi mereka yang aktif di kampus, maka tidak ada tempat untuk mengembangkan budaya kekerasan dengan alasan apa pun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia. Bagi semua pihak, perguruan tinggi di samping sebagai sumber ilmu, juga harus mampu menjadi pusat integritas dan peradaban.

Oleh karena itu, PT diharapkan mampu menjadi garda terakhir dalam membangun karakter bangsa, termasuk juga menghalau berkembangnya paham radikal dan terorisme.

Sebagai organisasi besar di Indonesia, APPERTI senantiasa mengingatkan anggotanya bahwa tidak akan menerima radikalisme yang membonceng agama apapun di Tanah Air. Penyimpangan dan manipulasi ajaran agama untuk menjustifikasi tindakan kekerasan yang bersumber dari penafsiran literal sepotong-potong hanya akan melahirkan ekstrimisme.

Sikap ekstrim ini sendiri bakal menjadi embrio radikalisme dan terorisme yang merusak negara dan membuat citra buruk agama tersebut.

Tiga penyebab aksi terorisme
APPERTI menilai ada tiga penyebab masih maraknya aksi terorisme. Pertama, akibat adanya wawasan keagamaan yang keliru. Para pelaku teror salah dalam menggunakan simbol agama. Jalan kekerasan yang ditempuh justru akan menyulitkan posisi umat, khususnya dalam membangun persepsi positif masyarakat pada gerakan keagamaan.

Seperti yang sudah ditulis di awal, ketika MUI dan sejumlah cendekiawan Muslim berusaha menampilkan gerakan keagamaan yang damai, menjadi rusak dan tidak berguna karena adanya kelompok sempalan yang menggunakan jalan kekerasan. Menempuh cara-cara teror dalam mencapai tujuan agama yang suci, sama saja dengan mengkhianati dan mengotori kesucian agama itu sendiri.

Kedua, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan dan ketiadaan stabilitas politik yang melahirkan aksi terorisme. Terorisme adalah ancaman terhadap negara yang sama halnya dengan separatisme dan gerakan disintegrasi (Bambang Pranowo, 2010: 203). Rongrongan disintegrasi nasional kalau mau dilihat secara mendalam, akarnya sebetulnya sederhana: mendalamnya kemiskinan dan ketidakadilan.

Begitu pula sejumlah kasus terorisme yang pernah mengguncang di Indonesia, sebetulnya persoalannya bermuara pada kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial. Jargon agama terkadang hanya jadi pemantik dari ledakan sosial yang muncul akibat ketidakadilan sosial ekonomi.

Oleh sebab itu, memahami masalah terorisme harus didekati dengan multidimensi dan multi disiplin ilmu. Memperkuat rasa nasionalisme di perguruan tinggi bisa menjadi cara efektif untuk melawan gerakan-gerakan teror, khususnya yang ada di lingkungan kampus.

Pemerintah harus serius untuk melakukan pemerataan ekonomi dan keadilan sambil terus menerus membuka diri mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kekuatan ekonomi yang ditopang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bersifat mandiri, tidak bergantung pada negara lain.

Sedang keadilan menekankan pada terbentuknya tatanan masyarakat yang berbudaya dan sadar hukum. Dalam konteks ini, pembangunan kebudayaan dan kesadaran hukum menjadi amat penting untuk membangun solidaritas dan nasionalisme yang bertumpu pada keadilan sosial.

Ketiga, aksi terorisme harus dibaca sebagai kemungkinan akrobat politik para elit, baik dalam maupun luar negeri, yang memiliki tujuan menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Motif terorisme sangat sulit untuk diungkap dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Misalnya, ketika Amerika Serikat pada era Bush Jr. melakukan teror atas nama negara terhadap Irak dengan argumentasi pembenaran aksi teror berdalih adanya senjata pemusnah massal. Didahului pencitraan melalui publikasi internasional bahwa Irak adalah musuh bersama masyarakat internasional. Suatu isapan jempol yang mengakibatkan jutaan ton TNI meledak meluluhlantakkan Irak.

Akhir kata, kita perlu menyadari bahwa keadilan adalah peristiwa yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan juga merupakan tonggak untuk membina persatuan, kesatuan, ketahanan dan persatuan nasional. Demikian pentingnya keadilan sampai-sampai Tuhan sendiri menyatakan bahwa alam semesta ini pun diciptakan dengan keadilan (keseimbangan).

Tanpa keadilan, semuanya akan hancur. Manusia akan saling memangsa. Negara-negara di dunia akan berperang. Planet-planet akan saling bertumbukan. Tanpa keadilan alam akan hancur. Tanpa keadilan, nasionalisme dan ketahanan nasional suatu bangsa akan hancur.

*penulis adalah Sekjen Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI)