Ini Cara Ketua Umum IAI Periode 2018-2022 Hadapi Tantangan Kefarmasian

Minggu, 20 Mei 2018

JAKARTA (Pos Sore) – Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) terpilih periode 2018-2022 Drs Nurul Falah Eddy Pariang Apt, akhirnya melantik kepengurusan organisasi yang dipimpinnya, Sabtu (19/5).

Nurul sendiri terpilih saat Kongres XX dan PIT 2018 di Pekan Baru, pada April lalu.

Berbeda dengan periode sebelumnya, kepengurusan IAI kali ini melibatkan apoteker lintas instansi. Ada apoteker yang berpraktik, apoteker yang bekerja di perusahaan, birokrat, anggota dewan maupun akademisi dari perguruan tinggi.

“Dengan melibatkan apoteker lintas instansi diharapkan program kerja IAI ke depan lebih cepat dan mudah untuk direalisasikan,” katanya yang ditemui usai pelantikan.

Nurul Falah mengatakan setidaknya ada 4 masalah yang menjadi perhatian besar IAI. Yaitu praktik kefarmasian, era JKN, tranformasi pendidikan apoteker, dan digitalisasi penjualan obat-obatan yang belakangan mulai marak.

“Masalah penjualan obat secara daring atau online yang belakangan ini sangat marak, memang akan kita perhatian betul. Di era digitalisasi memang tidak mungkin menghindari praktik penjualan obat secara online meski aturan mainnya belum ada,” ujarnya.

Karena itu, IAI mengusulkan perlunya pemerintah menerbitkan aturan tentang e-farmasi. Setidaknya dalam bentuk peraturan menteri kesehatan (Permenkes). Dengan adanya Permenkes, penjualan obat secara online nantinya bisa datur sedemikian rupa.

“Jadi harus diatur, siapa saja yang bisa menjual obat secara online. Kita kan tidak tahu siapa yang menjual obat-obatan secara online itu. Tentu harus ada apotekernya juga. Ini untuk melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat. Kan belum diketahui apakah obat yang dijual itu asli atau palsu. Keberadaan apoteker ini bisa memberikan informasi yang memadai,” tandasnya.

Menurutnya, kehadiran apoteker dalam proses jual beli obat harus tetap ada, seperti halnya pada apotek. Di apotek harus mempekerjakan apoteker sepanjang jam buka apotek. Namun, harapan ini belum sepenuhnya terwujud.

“Saat ini kehadiran apoteker pada apotek masih kurang, karena hanya 60 persen apotek yang buka saat apoteker berada di tempat. Sekitar 40 persen apotek lainnya, buka tanpa ada tenaga apotekernya.

“Kami inginnya kehadiran apoteker di apotek seperti halnya kehadiran dokter di pelayanan kesehatan. Kehadiran apoteker pada apotek memang masih sangat kurang dan itu harus kita perbaiki ke depannya. Setidaknya bisa sampai 90% hingga 2022,” tambahnya.

Ia menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi mengapa kehadiran apoteker di apotek belum bisa dipenuhi. Di antaranya, adanya apotek yang hanya mempekerjakan seorang apoteker. Laku pada jam-jam tertentu, apoteker sudah tidak berada di tempat praktik (apotek).

“Solusinya, satu apotek harus mempekerjaan dua atau tiga orang apoteker agar bisa dibagi dalam shif selama apotek beroperasi. Kami mengajak rekan apoteker untuk kembali ke asal. Kita sosialisasikan terus aturan ini supaya kawan-kawan apoteker bisa kembali back to basic,” terang Nurul Falah.

Nurul Falah juga menyoroti tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN hingga saat ini belum memberikan kesempatan apoteker untuk berpraktik farmasi. Ini yang membuat gaji atau penghasilan yang diperoleh apoteker masih berasal dari penjualan obat dan bukan imbal balik dari ketrampilan praktik profesi sebagaimana halnya imbal jasa yang diterima dokter.

“Ini juga menjadi tantangan yang harus kita selesaikan kurun 4 tahun ke depan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada apoteker untuk melakukan praktik profesi sehingga pelayanan obat-obatan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi,” tukasnya. (tety)