Satpol PP Bekasi Harus Segera Jalankan Putusan Mahkamah Agung

POS SORE – Ngototnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membiarkan Tempat Hiburan Malam (THM) tetap beroperasi akhirnya harus berhadapan dengan putusan Mahkamah Agung.

Putusan tersebut mendesak Satuan Polisi Pamong Praja agar segera melakukan penutupan Tempat Hiburan Malam secara permanen di wilayah hukum setempat.

“Putusan MA itu kemarin sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), sudah ada dan sudah diterima salinannya oleh kami. Saya tidak hafal nomor suratnya yang jelas isinya penutupan permanen THM,” kata Kabag Hukum Pemkab Bekasi Alex Satudy di Cikarang, Senin 21/5).

Alex mengatakan hal itu menyusul penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap hak uji materil atau “judicial review” yang diajukan oleh sejumlah pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) setempat.

“Dalam hal ini gugatan proses pengujian peraturan perundang-undangan yakni Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang ditolak Mahkamah Agung,” katanya.

Alex menjelaskan pasal 47 ayat 1 pada Perda tersebut menyatakan bahwa tempat karaoke, diskotek, live music, bar, klab malam, hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, dengan putusan MA tersebut maka tidak ada lagi alasan bagi Satpol PP untuk menunda penutupan THM di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. “Karena sesuai isi putusan, penutupan harus dilaksanakan tanpa menunda-nunda lagi,” katanya.

Alex melanjutkan bahwa apa yang disampaikan Bupati Bekasi beberapa waktu lalu terkait hal ini kini sudah jelas terjawab, sebab apa yang menjadi dasar penutupan telah dikeluarkan oleh MA.

“Bupati juga sudah menyampaikan hal ini, saat itu beliau menunggu salinan putusan MA dan sekarang sudah ada. Saya pikir dasar penutupan itu jelas,” katanya.

Untuk itu dirinya berharap Satpol PP Kabupaten Bekasi segera berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait teknis penutupan THM, sebab ranah eksekusi bukanlah menjadi urusan bagian hukum.

“Tinggal bagaimana kedua instansi itu menjalankan putusan MA tadi. Kalau Bagian Hukum jelas hanya menyampaikan apa yang kiranya dijelaskan dalam pelaksanaan,” katanya. (emf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!