Ini Alasan Bupati Kupang Belum Terbitkan HGU Lahan Tambak Garam

Selasa, 22 Mei 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengungkapkan alasan mengapa pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi penerbitan hak guna usaha (HGU) atas lahan yang akan menjadi lokasi ekstensifikasi tambak garam.

Alasan pertama, karena status HGU PT Panggung Guna Ganda Semesta atas tanah seluas 3.720 hektare di Teluk Kupang bermasalah.

Secara formal HGU perusahaan itu betul, namun proses penerbitannya pada 1992 tidak dilakukan melalui persetujuan masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Akibatnya, Pemkab tidak bisa merelokasi mereka ke lokasi baru.

Kedua, HGU itu telah 26 tahun ditelantarkan sejak HGU diterbitkan. Padahal, sesuai peraturan, identifikasi dan penelitian tanah telantar semestinya dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional mulai 3 tahun sejak penerbitan HGU.

Alasan ketiga, masyarakat setempat yang tinggal di lahan itu ingin memanfaatkan tanah untuk tambak garam dengan menggandeng perusahaan lain. Pemkab pun tidak bisa melayangkan rekomendasi HGU kepada BPN untuk perusahaan di luar keinginan warga.

“Kalau HGU diproses dengan baik, coba BPN turun ke lapangan, mereka tanya ke masyarakat di mana titik koordinatnya. Kami serahkan kepada BPN. Jangan bilang pemda menghambat,” ujar Ayub, di Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut mantan akademisi Universitas Nusa Cendana itu, masyarakat sudah tinggal di lahan itu sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, warga bahkan sudah mengembangkan tambak garam.

Di atas lahan itu, selain terdapat permukiman penduduk dan sawah, kini berdiri tempat ibadah dan sekolah.

Dia beranggapan, Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang salah satunya diperuntukkan bagi PT Panggung dengan lahan seluas 3.270 hektare (ha) itu tidak sesuai dengan cara pandang warga lokal.

“HGU itu kan diterbitkan oleh BPN atas nama PT Panggung. Nah menurut masyarakat, penerbitan HGU itu tidak prosedural. Itu hak masyarakat,” tandasnya.

Lebih lanjut, dia mempertanyakan pengeluaran HGU yang diklaim masyarakat tidak legal.

Ayub menjelaskan seputar kondisi tanah seluas 3.720 ha itu yang di dalamnya telah berdiri pemukiman. Meskipun demikian, masyarakat setempat tetap tidak tahu jelas batasan lahan di sana.

NTT, katanya, memiliki lahan seluas 10.492 hektare untuk pengembangan industri garam yang tersebar di 12 kabupaten, namun sebagian masih bermasalah dengan pembebasan lahan.

Karenanya, Badan Pertanahan Nasional wilayah Nusa Tenggara Timur didesak segera menyelesaikan masalah ladang garam seluas 3.720 hektar  yang dikuasai PT Pangung Guna Ganda Semesta (PGGS) di Teluk Kupang.

Pemberian hak guna usaha kepada perusahaan itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Ladang potensial itu segera dibebaskan sehingga segera dikelola.

Bayangkan dari luasan 3,720 ha lahan yang ada diperkirakan dapat menghasilkan produksi garam sebesar 500.000 ton/tahun. Ini berarti kabupaten Kupang telah kehilangan kesempatan untuk memproduksi garam sebanyak 13.000.000 ton selama 26 tahun.

Sejak memiliki hak guna usaha (HGU) tahun 1992  PGGS  tidak pernah melapor kepada Pemda Provinsi atau Kabupaten Kupang untuk memulai kegiatan di ladang garam itu.

PT PGGS telah membebaskan lahan seluas 3.750 hektar dari masyarakat tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan. Status lahan pun tidak jelas karena masyarakat menyebutkan belum pernah melepaskan lahan itu kepada perusahaan mana pun, dan dengan status apa pun.

Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2004 tentang tanah terlantar, pemerintah semestinya sudah mengambil alih lahan itu. Hak guna usaha tidak bersifat mengikat selamanya. Pemerintah punya kewenangan mengembalikan status tanah itu. (tety)