Presiden Diharapkan Ikut Tangani Kisruh Lahan Tambak Garam di Teluk Kupang

Selasa, 22 Mei 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Kisruh lahan tambak garam di Teluk Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata belum juga berkesudahan. Dampak dari masalah ini, pemkab Kupang tak maksimal memproduksi garam. Entah sudah berapa banyak nilai kerugian akibat konflik ini.

Persoalan ini diawali di saat masyarakat mengklaim lahan tersebut milik hak ulayat, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) malah mengeluarkan sertifikat hak guna usaha (HGU) kepada PT Panggung Guna Ganda Semesta sejak 1992.

“Persoalannya, selama 26 tahun HGU dipegang, perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan apapun sehingga potensi Teluk Kupang sebagai penghasil garam nasional tidak bisa dimaksimalkan,” ungkap Bupati Kupang Ayub Titu Eki, di Jakarta, Selasa (22/5).

Sebagaimana diketahui Kupang memiliki potensi produksi garam yang sangat besar. Namun, potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan karena terhalang konflik antara pemerintah kabupaten setempat dan pengusaha.

Saat ini, lahan seluas 3.720 hektare (ha) di Teluk Kupang dikuasai BPN pada 1992. Lalu lahan tersebut diakuisisi PT Puncak Keemasan Garam Dunia pada 2017. Bupati Kupang Ayub Titu Eki pun telah enam kali mengajukan surat pencabutan HGU kepada BPN.

Ia punya alasan mengapa pihaknya berkirim surat kepada BPN. Menurutnya, jika lahan yang diberikan tidak dikelola dalam waktu 3 tahun setelah diserahkan, HGU sudah semestinya dicabut atau gugur secara sendirinya.

“Tetapi setelah 26 tahun ditelantarkan, HGU juga tidak dicabut. Setelah saya enam kali ajukan juga tidak dicabut,” keluhnya. Sejak awal, Ayub menganggap pemberian HGU 26 tahun silam bermasalah karena tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses penetapannya.

Terlebih lahan tersebut sudah ditinggali secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Dan, saat ini sudah menjadi pemukiman, sekolah, tempat peribadatan dan bangunan lainnya.

Pemkab bersama seluruh elemen masyarakat pemangku hak tanah juga menganggap HGU tersebut ilegal karena proses penetapannya tidak sesuai aturan, dipaksakan dan ditetapkan secara sepihak.

Sekarang, lahan HGU seluas 3.720 ha yang ditelantarkan itu pun akhirnya tidak dapat difungsikan secara maksimal. Masyarakat pun tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi garam secara swadaya.

“Pemkab Kupang berkomitmen untuk mendukung mimpi besar pemerintah untuk mencapai swasembada garam nasional. Dengan adanya persoalan ini, komitmen ini jadi ikut terkendala,” ungkapnya.

Jika dikelola dengan baik dan modern, lahan seluas 3.720 ha diperkirakan dapat menghasilkan produksi garam sebesar 500 ribu ton per tahun.

Sekretaris Jenderal Lembaga Pemangku Adat Kupang Yorhan Yohanes Nome, menambahkan, secara hukum, jika tanah telah dibiarkan selama puluhan tahun, kemudian tanah itu ditempati oleh masyarakat dan tidak ada teguran kepada masyarakat yang menempati selama puluhan tahun tersebut, hak kepemilikan akan tanah tersebut pun gugur.

“Saya Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendana jadi bingung memberikan jawaban yang tepat kepada mahasiswa yang menanyakan persoalan tersebut,” ujarnya.

Karenanya, pihaknya berharap Presiden dapat memerintahkan BPN untuk mendukung kebijakan pemda bersama lembaga adat dan gereja beserta elemen masyarakat lain dalam pemanfaatan lahan garam dan tidak memaksakan perpanjangan HGU dengan cara apapun.

“Sehingga tidak membuka konflik baru dengan masyarakat dan rencana pemanfaatan olahan garam dapat dilaksanakan untuk kepentingan daerah dan masyarakat daerah perbatasan,” tandasnya. (tety)