Masyarakat Perlu Berpartisipasi Tingkatkan Mutu Pendidikan,

Rabu, 23 Mei 2018

JAKARTA, Pos Sore– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta masyarakat sipil berpartisipasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Itu dikemukakan Hetifah dalam Talkshow Pendidikan Nasional “Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Dasar Inklusif dan Berkualitas di Indonesia” dan peluncuran program “Promoting Civil Society-Ied Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (PRO-INQLUED),” di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dikatakan politisi perempuan Partai Golkar tersebut, DPR yang mempunyai fungsi pengawasan sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil karena ketimpangan pendidikan saat ini masih terjadi antara perkotaan dengan daerah pedalaman dan perbatasan.

“Kalau ada kebijakan disektor pendidikan harus ada perbedaan antara daerah dengan pusat. Apalagi kami di Kaltim, kalau ke padalaman bisa pakai angkutan sungai. Nah, ini harus ada perbedaan,” kata wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur tersebut.

Pada kesempatan serupa Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikdasmen Kemendikbud), Thamrin Kasman mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

Dikatakan, untuk peningkatan kualitas, kita harus turun ke daerah. Deteksi dulu apa kekurangan di sekolah. Entah itu sarananya, gurunya dan lainnya. Kita menyebut diagnosa sekolahnya, cari kekurangan baru kita beri bantu. “Jangan sampai yang sudah maju tetap kita beri bantuan sementara yang kekurangan malah tidak,” ujar Thamrin.

Di tempat serupa, Direktur Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Fransisca Fitri mengatakan, pihaknya terus mendorong iklim belajar siswa yang nyaman agar orang tua siswa tidak khawatir kondisi anak saat di sekolah.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk memperhatikan kelayakan sarana fasilitas siswa yang ada di sekolah. “Dari riset kami di Bogor dan Serang, banyak sekolah yang ngak punya toilet. Jadi. siswa akhirnya ke semak-semak belakang sekolah. Ada juga yang pulang ke rumah karena ingin ke toilet.”

Fransisca juga meminta pemerintah untuk tidak hanya menambah anggaran pendidikan, tetapi juga melakukan pengelolaan anggaran dengan baik.

Untuk diketahui, peluncuran PRO-INQLUED merupakan kerjasama Yappika dengan beberapa organisasi Co-Funded The European Union, Solud dari Kabupaten Bima, Yayasan Bahtera (Sumba Barat) dan Gemawan dari Sambas.

PRO-INQLUED merupakan program yang bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan dasar bermutu dan bisa diakses oleh semua anak melalui penguatan partisipasi masyarakat. (decha)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015