Mentan Nyatakan Perang Melawan Mafia Bawang Putih

Jumat, 1 Jun 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, tata niaga bawang putih terus dibenahi karena banyak ditemukan anomali dalam tata niaga.

Dikatakan, ada beberapa pihak mempermainkan harga sehingga merugikan konsumen dan petani. Imbasnya, aroma busuk mafia sudah tercium sejak awal. Hal ini terlihat dari tingginya marjin pelaku usaha.

Ia menyebutkan harga di China Rp 5.600 perkg, harga bersih masuk Indonesia berkisar 8 hingga 10 ribu perkg, sedangkan harga di konsumen dipermainkan mahal pernah mencapai Rp 45 hingga 50 ribu perkg.

“Ini kan setahun mereka bisa menangguk untung Rp 19 triliun. Keuntungan ini sangat fantastik dinikmati segelintir orang dan menyengsarakan jutaan rakyat,” katanya usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Jakarta, Jumat (1/6).

Indikasi permainan diduga juga terjadi pada pelaksanaan wajib tanam. Ini terkonfirmasi dari laporan staf Kementan yang berada di lapangan, disuap agar lolos tidak melakukan wajib tanam. Uang gratifikasi dari importir yang disogok ke staf Kementan, langsung disetor dan dilaporkan ke KPK.

“Kita harus bersih bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat ijin impor 2018, terus kami evaluasi, apabila terbukti melakukan kartel, tidak segan segan mem-blacklist beserta group perusahaannya,” tandasnya.

Demikian juga bagi importir yang tidak melakukan wajib tanam, langsung di blacklist perusahaannya. Ini diberlakukan bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi 500 hingga 1000 persen, manipulasi wajib tanam dan lainnya.

Kementan, lanjutnya, mendukung penuh upaya penegakan hukum. Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum.

“Bagi perusahaan importir nakal yang pemiliknya telah ditetapkan tersangka oleh Polri kemarin yaitu PT PTI, PT TSR, PT CGM, PT FMT dan PT ASJ, langsung kami blacklist. Perusahaan dan kroninya kami tutup, tidak boleh bisnis di sektor pangan,” ungkapnya.

“Bertepatan dengan hari Lahir Pancasila ini, saya serukan perangi mafia pangan. Tutup perusahaan nakal, dan buka pintu lebar lebar bagi perusahaan dan investor yang profesional dan berintegritas,” rambahnya.

Amran menegaskan tata kelola pangan diperbaiki dengan kebijakan baru. Perusahaan yang diblacklist PT. PTI, PT TSR, PT CGM, PT FMT dan PT ASJ digantikan dan dipersilakan BUMD Sumbar, Jabar, Jatim, NTB Perusda Sulsel, BUMN maupun perusahaan lokal masuk ke dalam bisnis bawang putih. Bila di pasar terjadi gejolak harga, mereka akan menstabilkan harga dengan operasi pasar.

“Merekapun wajib tanam bermitra dengan petani. Pola kemitraan petani diyakini menguntungkan kedua belah pihak,” tegasnya.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto Setyarto, menambahkan pada era kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini tidak henti-hentinya melakukan bersih-bersih dari korupsi.

Bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan intern pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak pihak yang terkait pertanian.

“Iya sikat habis tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain main di sektor pertanian,” katanya.

Ia menegaskan sejak dulu salah satu yang diawasi ketat oleh Amran adalah pelayanan perijinan. Proses pemberian rekomendasi impor komoditas strategis khususnya bawang putih dimana terdapat kebijakan pemerintah terkait wajib tanam dan wajib menghasilkan 5 persen oleh pelaku usaha impor.

“Bau busuk permainan impor bawang putih telah diendus Amran. Ada upaya beberapa pihak untuk memberikan sejumlah uang kepada staf lapang, agar terhindar dari kewajiban tanam ini,” kata Prihasto.

Menurutnya, hal ini terkonfirmasi setelah salah satu staf melaporkan sejumlah uang dalam jumlah besar yang diterimanya dan telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk suap dan gratifikasi.

Pungli bawang putih sebesar Rp. 2000-3000 per kilogram untuk perizinan impor bawang putih. Sehingga jika total impor yang dikeluarkan sebesar 500 ribu ton setiap tahunnya, maka terdapat uang panas sebesar 1 Triliun rupiah yang diberikan kepada oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Adanya gratifikasi, suap dan sebagainya berujung pada justifikasi pelaku untuk menaikkan harga komoditas impor yang pada akhirnya akan membebani masyarakat karena harga tinggi, merugikan negara dan menyengsarakan rakyat utamanya petani,” ujarnya. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015