CRPG Kaji Aspek Krusial dalam RUU Sumber Daya Air

Sabtu, 9 Jun 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) melakukan kajian mengenai aspek-aspek krusial dalam Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang akan di bahas di DPR.

Hasil kajian tersebut selanjutnya secara bertahap dituangkan dalam bentuk Seri Kertas Kebijakan CRPG yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam proses Penyusunan RUU SDA yang akan dibahas di DPR.

Pemaparan hasil kajian tersebut dilakukan dalam Diskusi Publik Mewujudkan Prinsip Berkeadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, Kamis (7/6) di Hotel Cemara, Jakarta Pusat.

Direktur CRPG Mohamad Mova AlAfghani, PhD memaparkan terdapat pasal-pasal dalam RUU Sumber Daya Air yang perlu disempurnakan yaitu pasal 47 dan pasal 51.

Pasal 51 mengelompokkan air minum dalam kemasan (AMDK) ke dalam kelompok air minum yang jelas tidak tepat.

“Kita menguji penjelasan pasal 51 dengan 4 kriteria dan menyimpulkan bahwa AMDK tidak layak masuk dalam definisi layanan air minum,” ujarnya.

Kriteria tersebut adalah pandangan Mahkamah Konstitusi, Parameter HAM, Pendekatan teori regulasi dan disinsentif bagi air perpipaan.

Mahkamah Konstitusi menetapkan air minum tidak boleh mahal dan perusahaannya tidak boleh mengambil keuntungan. Bila merujuk pada parameter HAM, maka AMDK bukanlah air minum.

“Karena tidak memenuhi aspek kontinuitas, tidak memenuhi aspek keterjangkuan harga, tidak memenuhi aspek keterjangkauan fisik serta tidak memenuhi aspek kuantitas,” ujarnya.

Berdasarkan pendekatan teori regulasi, penetapan biaya air minum diatur oleh pemerintah. Sementara AMDK ditentukan bebas oleh pihak swasta.

Selain itu, terdapat juga konsekuensi negative definisi air minum adalah AMDK, yaitu akan terjadi penurunan investasi untuk perpipaan dan peningkatan investasi untuk AMDK serta pertanbahan sampah plastik.

Dikatakan, air bersih dan AMDK adalah dua hal yang berbeda. Di Indonesia, akses masyarakat terhadap air bersih disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, air PDAM yang mengalir ke rumah konsumen belum memenuhi kualitas air yang dapat langsung diminum.

Akibatnya, pilihan air minum oleh masyarakat jatuh pada air tanah atau air PDAM yang dimasak atau mengkonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK).

Dengan mendefinisikan air minum mencakup AMDK dan menyatukan pengaturannya dalam pasal-pasal mengenai pelayanan air, RUU SDA akan mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan air minum.

Karena itu, AMDK seharusnya dicoret dari definisi air minum dan tidak diatur dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai pelayanan air.

“RUU SDA selayaknya memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan UU no 7/2004. Di antaranya soal hak rakyat atas air yang hendaknya dipahami sebagai hak mendapatkan akses air bersih guna menjalankan kehidupan sehari-hari yang layak seperti mandi, makan , minum memasak, mencuci dan sanitasi.

“Di sinilah negara berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan minimum masyarakat atas air bersih melalui SPAM. karenanya pengelompokan AMDK dalam pengertian air minum dalam pasal 51 merupakan hal yang keliru,” ujar Mova.

Tim Kajian Publik APINDO Karina dalam kesempatan itu menanggapi, RUU SDA terkesan sarat kepentingan. Industri terkesan harus memberi air dari pemerintah.

Tidak ada satupun industri yang tidak memerlukan air sebagai bahan baku maupun kebutuhan air dalam proses produksi seperti kebutuhan air untuk pencucian di industri tekstil, pulp & paper dan sawit.

Kebijakan ini, menurutnya, mempersulit industri berkompetisi dengan produk-produk import sementara di sisi lain kita didorong untuk eksport.

Akibatnya, tekanan tidak hanya dari segi biaya energi namun sekarang juga ditambah dengan biaya air sebagaimana diatur dalam RUU ini. Karena di luar pajak air, industri dikenalan lagi 10% untuk konservasi dan bank garansi.

“Pasal-pasal ini menurut saya harus dianulir,” jelas Karina. (tety)