17.5 C
New York
13/05/2021
Aktual

BEM UI Ajak Masyarakat Terus Kawal Supremasi Sipil

Possore.com — Kritik pedas terhadap pemerintah terkait penunjukan dan pelantikan seorang perwira polisi aktif menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat, terus bermunculan. Selain dari politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, kritik juga dilontarkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.

Para pengkritik umumnya menilai, pemerintah telah melanggar undang-undang.

Sebelumnya, setelah pernyataan keras Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang tegas menyatakan pemerintah telah menipu rakyat, pemerhati ketatanegaraan, Said Salahudin, juga menyatakan pengangkatan Komjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar yang dilakukan Mendagri, Senin (18/6), adalah pengangkangan terhadap Undang Undang, khususnya UU No.5/ 2014 tentang aparatus sipil negara (ASN).

BEM UI melalui rilisnya yang ditandatangani Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa, Selasa (19/9) menyatakan pemerintah tidak konsisten karena sebelumnya pemerintah sudah menyatakan akan membatalkan wacana pengangkatan polisi aktif sebagai pejabat gubernur. Penunjukan Komjen Iriawan menurut BEM UI telah menyalahi aturan.

Selain menolak pelantikan itu, BEM UI mendesak pemerintah mencabut Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 karena
bertentangan dengan UU Pilkada, UU ASN dan UU Kepolisian RI.

BEM UI juga mendesak pemerintah segera melantik Penjabat Gubernur yang sesuai dengan UU Pilkada dan UU ASN, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak pelantikan Penjabat Gubernur yang berasal dari kalangan angkatan bersenjata serta terus mengawal supremasi sipil sebagai amanat reformasi.

Politisi Demokrat,Didik Mukrianto mengatakan,“Ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah, karena pemerintah bisa diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang.”

Dia meyebut, pemerintah setidaknya melanggar tiga Undang-undang yakni, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sementara politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, menyatakan, pelantikan itu sangat melukai masyarakat, merusak kredibilitas pemerintah, melukai semangat reformasi.

Menurut Andre, masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi tersebut, termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.

Penunjukkan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar akan menimbulkan kecurigaan bahwa Pemerintah mendukung salah satu pasangan calon (paslon) gubernur Jabar TB Hasanuddin-Anton Charliyan. Diketahui, paslon nomor urut dua tersebut diusung oleh partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan. Bahkan, Anton Charliyan pun berlatar belakang dari Kepolisian.

“Tidak relevan pak Iriawan dipaksakan menjadi PJ gubernur ditambah lagi kita tahu partai penguasa PDI Perjuangan punya figur calon gubernur-wakil gubernur seorang polisi juga yang sama,” kata Andre.

Seakan menjawab kecurigaan masyarakat, Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar), Komjen Mochamad Iriawan yang baru saja dilantik menegaskan, dirinya tidak akan mengorbankan kariernya di Polri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang baru saja ia emban. Karena itu sama saja mencoreng namanya sendiri sebagai putera daerah Jabar. Ia tegaskan akan netral dalam Pilkada Jabar sebagaimana yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang melantiknya.(lya)

Related posts

KSP/KSPPS Keluhkan Akses, Kemenkop UKM Reformulasi Kebijakan Pembiayaan

Tety Polmasari

The Basics of the Coaching Program

Tety Polmasari

16 Pemenang Pertama Lomba Mewarnai Faber Castell Jalan-jalan ke Singapura

Tety Polmasari

Leave a Comment