Didahului Longmarch dari Surabaya-Jakarta

Ribuan Buruh Akan Kawal Pendaftaran Capres Prabowo ke KPU

Jumat, 3 Agu 2018
Kesepakatan antara Capres Praboso Subianto dengan Presiden KSPI Said Iqbal

POS SORE— Presiden Konsfederasi Serikat Pekerja Indoneisa (KSPI) Said Iqbal, mengungkapkan ribuah buruh akan ikut mengantar sekaligus mengawal saat Prabowo Subianto melakukan pendaftara sebagai calon presiden di Komisi Pemi;lihan Umum (KPU) Jakarta.

Rencananya, kata Said Iqbal, para buruh ini akan mendahului dengan melakukan longmarch berjalan kaki secra estafet dari Surabaya ke Jakarta mulai Sabtu 4 Agustus dan akan tiba di Jakarta pada Jumat 10 Agustus 2018.

“Ya sekitar 20 (dua puluh) ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengantarkan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden RI saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Said Iqbal Jumat (3/8).

Untuk mengingatkan, 10 Agustus 2018 merupakan batas akhir bagi semua psrpol untuk mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Sejauh ini, memang baru ada dua calon presiden yang akan berlaga yaitu Joko Widodo, yang diusung oleh koalisi PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Perindo.

Dan kubu lainnya adalah Prabowo Subianti yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Berkaya, PBB dan Partai Demokrat. Hingga berita ini diturunkan kedua capres belum memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi mereka.


Aksi buruh yang tergabung dalam KSPI/Ilustrasi

Seperti diketahui, pada tgl 1 Mei 2018 lalu para buruh sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto di Istora Senayan. Dukungan tersebut dituangkan dalam perjanjian kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan buruh Indonesia.

Adapun isi kontrak politik sepuluh tuntutan buruh dan rakyat yang disebut SEPULTURA. yaitu :
1. Menaikkan upah layak menjadi 84 item kebutuhan hidup layak
2. Menghapus penangguhan upah minimum
3. Menjalankan jaminan pensiun wajib untuk pekerja/buruh tahunan
4. Jaminan kesehatan untuk semua buruh dan rakyat kecil
5. Menghapus outsourcing, termasuk di BUMN
6. Mengesahkan RUU PRT dan Perawat serta merevisi UU Perlindungan TKI
7. Mencabut UU Ormas
8. Mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS dan memberikan
subsidi bagi guru dan tenaga honorer Rp 1 juta per bulan
9. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun
10. Menyediakan alokasi APBN untuk beasiswa anak buruh atau pekerja hingga universitas, perumahan, dan transportasi publik murah untuk rakyat. (emf)