Ini Awal Munculnya Inisiasi Rancangan Perpres Pemberdayaan Koperasi sebagai Pengelola TPI

Kamis, 9 Agu 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan Kementerian Koperasi dan UKM Devi Rimayati, menceritakan awal mulanya Rancangan Perpres (R.Perpres) Pemberdayaan Koperasi sebagai Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM.

Inisiasi ini tak lepas dari cikal bakal berdirinya KUD Mina pada 1922. Saat itu sekumpulan nelayan dibentuk untuk menfasilitasi jual beli ikan di pelabuhan.

Bertahun-tahun kemudian terus tumbuh hingga pelabuhan ikan kian berkembang mencapai 5 pelabuhan besar, 13 pelabuhan nusantara, 46 pelabuhan pantai, dan 51 pangkalan pendaratan ikan.

Masa jaya Koperasi Perikanan atau KUD Mina dinikmati nelayan mulai 1997 usai ada SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Pertanian yang pada pasal 4 menunjuk KUD sebagai penyelenggara TPI.

Saat itu, jumlah Koperasi Perikanan di seluruh Indonesia mencapai 144 KUD Mina dan kesejahteraan nelayan begitu diperhatikan oleh pengurus KUD mulai dari asuransi nelayan sampai santunan. Sehingga motto masyarakat perikanan saat itu adalah nelayan sejahtera bila koperasi maju.

Namun setelah 2010 ketika TPI mulai dikelola UPTD (Unit Pengelola Teknis Daerah) karena terkait aturan retribusi daerah, maka satu demi satu KUD Mina pun layu, hidup segan mati tak mau, karena kehilangan bisnis utamanya. 

“Kini dari 144 KUD itu, hanya menyisakan 48 KUD Mina yang masih mengelola TPI, dan sebagian besar (75%) berada di Jawa Barat,” ungkapnya dalam acara Sosialisasi Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan, di Semarang, Senin (8/8).

Terkait inisiatif Rancangan Prespres Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan, dimulai pada 2015. Kala itu, masih berupa usulan Kemenkop dan UKM, lalu dibahas dengan 9 instansi terkait di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta praktisi KUD Mina.

“Diharapkan pada 2018, Perpres ini bisa ditandatangani Presiden, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan di bawahnya,” ujarnya.

Roby Arya Brata Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, mengatakan, Rancangan Perpres sudah di meja Presiden yang diserahkan langsung Menseskab Pramono Anung.

“Kami terus memonitor, mudah-mudahan segera bisa ditandatangani, “ ujarnya. Ia menambahkan tak semua koperasi perikanan (Mina) bisa mengelola TPI. Hanya yang sehat dan memenuhi persyaratan saja yang akan dipercaya mengelola TPI.

Sementara itu, Bambang Sugianto dari KKP mengatakan, pihaknya tidak bisa menyerahkan begitu saja pengelolaan TPI yang dikelolanya melalui dinas Pemda kepada koperasi perikanan.

”Selama ini sudah diatur dalam UU otonomi, pengelolaan TPI bisa dilakukan oleh Pemda melalaui UPTD setempat,,” katanya.

Terlebih KKP sudah memiliki standar KKP yang harus higienis, bersih dan sehat. Area-area dalam TPI juga sudah harus dipisah, misalnya area bongkar, area pembersihan dan, pelelangan . “Koperasi bisa masuk misalnya sebagai pemasok es  dalam TPI,” ujarnya.

Kadinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Santoso mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah TPI mau dikelola Kopersi Perikanan atau UPTD, sepanjang pengelolalannya bisa memberikan manfaat pada semuanya, baik itu nelayan aupun Pemda.

“Memang yang terasa kurang sekarang adalah, para bakul tidak semua memiliki uang tunai, tidak seperti dulu dikelola koperasi, dalam hal ini masuklah perbankan untuk mendanani para bakul. Nah kelebihan dan kekurangan itu yang bisa kita bahas bersama-sama,” ujarnya.

Kadinas Koperasi dan UKM Jateng, Emma Rachmawati mengatakan, kalaupun Koperasi Perikanan nantinya dipercaya mengelola TPI, ada PR besar yang harus dikerjakan yaitu pembenahan internal koperasi atau revitalisasi koperasi perikanan.

“Selama ini harus diakui, image koperasi masih belum sepenuhnya baik, banyak pengurus yang  maunya untung sendiri sehingga sampai ada anekdot KUD itu singkatan dari Ketua Untung Duluan. Juga manajemen koperasi yang amburadul, teknologi yang tertinggal dan sebagainya,” tuturnya. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015