Polemik Susu Kental Manis, Asosiasi Persusuan Perlu Edukasi Masyarakat

Minggu, 9 Sep 2018
Istimewa

JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana mengatakan polemik susu kental manis kali ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia. Pada tahun 70an, kasus serupa juga terjadi.

Kala itu, saat susu kental manis menjadi jenis susu yang banyak diproduksi sempat terjadi kasus yang sama. Karena ketidaktahuan konsumen dan minimnya informasi pada label produk, susu kental manis diberikan untuk bayi.

Akibatnya, bayi menderita masalah pencernaan dan mencret. Peristiwa ini mendapat protes keras oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Jadi, ini masanya Badan POM harus menata ulang kebijakan.

“Harus ada kejelasan produk yang disebut susu memiliki kandungan susu berapa persentase susu segar, berapa persentase susu rekonstitusi, harus ada pendidikan untuk konsumen mengenai contain, bahkan sekarang ada yang menggunakan lemak nabati dan bukan lemak susu, produsen harus terbuka dong,” jelas Teguh.

Guna menghindari terjadi kasus serupa, Teguh mengingatkan ada baiknya asosiasi memberikan pendidikan untuk konsumen dan tidak hanya menyerahkan pada pemerintah. Intinya bagaimana agar konsumen mendapat penjelasan yang utuh. Tidak semua yang putih itu ada gizinya.

Dirinya tak menampik bila kebijakan BPOM akan berdampak terhadap investasi di Indonesia. Namun persoalan itu seharusnya dikembalikan pada ketentuan-ketentuan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan pihak terkait lainnya.

“Dari sisi industri tentu berdampak. Tapi jangan sampai bisnis ini juga sampai berimplikasi terhadap gizi. Perdagangan harus dilandasi fairness,” Teguh mengingatkan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawati mengatakan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait susu kental manis tidak ada kaitannya dengan investasi.

Hal itu disampaikan Sitti menanggapi kekhawatiran pihak pengusaha dan produsen bahwa perubahan kebijakan BPOM akan menganggu iklim investasi Indonesia.

“Saya kira pandangan itu keliru. Kebijakan BPOM adalah untuk melindungi anak, tidak ada kaitannya dengan menghambat investasi. Seharusnya ini tidak perlu menjadi kekhawatiran pengusaha,” jelas Sitti. (tety)