Baru 53 Persen Penduduk Siak Jadi Peserta BPJS Kesehatan

SIAK (Pos Sore) — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)┬ámelakukan monitoring dan evaluasi Implementasi Jaminan Sosial di Kabupaten Siak Sriindrapura, Riau, Rabu (19/9). Tim monev ini yaitu dr. Zaenal Abidin, Dr. Taufik Hidayat, DR. Ahmad Ansyori, dan Rudy Prayitno.

Kunjungan ke Puskesmas Koto Gasib dan RSUD Siak, ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Kepala RSUD Siak, Kepala Puskesmas Koto Gasib, Tim BPJS Kesehatan Cabang Dumai, serta Tim BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Siak Dr. H. Tonny Chandra, menyampaikan, ketersediaan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah sebesar Rp5,5 M dengan maksimal pengintegrasian masyarakat miskin sebanyak 40.000 jiwa.

Dalam paparannya, ia mengakui untuk pelayanan kesehatan sejauh ini tidak ada masalah yang serius. Namun, untuk kepesertaan di Kabupaten Siak ini masih rendah dibanding kabupaten kota lainnya.

Penyebabnya antara lain perusahaan masih banyak yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Selain itu, tidak sedikit penduduk yang tidak punya NIK karena banyak yang berstatus pendatang. Pemda Siak juga masih melaksanakan program Jamkesda khusus masyarakat miskin dan tak mampu.

“Saat ini Kab. Siak menjadi Kabupaten terkecil cakupannya menuju Universal Health Coverage, masih sekitar 53%. Sebenarnya di Kab. Siak sendiri tidak ada hambatan untuk regulasi terbaru terkait JKN, jadi seharusnya juga tidak ada kendala untuk UHC, perlu upaya optimal menuju UHC 2019,” kata anggota DJSN Rudi Prayitno.

Sementara itu, dalam kunjungan tersebut, Zainal Abidin anggota DJSN lainnya, menambahkan, secara spesifik jumlah rujukan di Puskesmas Koto Gasib masih tergolong rendah dengan angka 100 kunjungan/bulan. Namun, dari jumlah tersebut lebih dari 50% pasien dirujuk ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut).

Karenanya, kondisi tersebut harus menjadi telaahan dan catatan penting bagi puskesmas. Menyikapi hal ini, DJSN akan mengusulkan agar puskesmas yang terlalu banyak memberikan rujukan padahal bisa menanganinya di FKTP maka mereka ikut menanggung biaya pelayanan kesehatan yang ditimbulkan.

“Begitu juga sebaliknya jika PRB (pasien rawat balik) kyang seharusnya bisa dikembalikan ke FKTP tetapi tidak dilakukan maka biaya akan menjadi beban RS bukan beban BPJS Kesehatan,”┬áterang Zainal.

Menanggapi hal tersebut dr. Benny Chairuddin Sp.An selaku Direktur RSUD Siak menyebutkan terkait PRB saat ini manajemen RS sedang memperbaiki sistem yang ada, agar Program Rujuk Balik bisa dimaksimalkan dan biaya jadi terkendali.

“Secara keseluruhan RSUD juga akan melakukan pembenahan agar pasien yang ada di Kab. Siak dapat ditangani dengan maksimal sehingga pasien tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah dan RSUD Siak siap menjadi Role Model bagi RS lain dan tentunya dengan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah Siak,” terangnya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!