Hadapi Serangan Cyber, Indonesia Perlu C-Generasi

Sabtu, 6 Okt 2018

JAKARTA (Pos Sore) — Pakar teknologi yang juga Guru Besar ITB Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat, revolusi industri menghasilkan perubahan di dalam masyarakat.

Dan perubahan ini kini telah mencapai pada titik Society 5.0. Karakteristik Society 5.0 adalah masyarakat yang ‘full use of information and communication technologies’.

“Kondisi tersebut tentu menghasilkan tantangan yang lebih berat bagi Ketahanan Nasional. Hal ini karena banyak profesi yang hilang,” katanya dalam Diskusi Panel Serial 2017-2018 bertema ATHG Dari Luar Negeri (Perkembangan Teknologi), di Jakarta, Sabtu (6/10).

Dalam DPS Seri ke-16, ini juga menghadirkan narasumber Dr. Yono Reaksi Prodjo. Hadir pula Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, serta Ketua Panitia Bersama DPS Iman Sunario, dan Prof. Dr. La Ode Kamaludin yang bertindak sebagai moderator DPS.

Menurutnya, untuk menghadapi tantangan itu, diperlukan talent guna menjadi katalis dalam proses yang menciptakan bisnis baru dan pekerjaan baru.

Salah satunya melalui kreasi konektivitas. Di sini, semua generasi bersama-sama untuk mengatasi hal tersebut. Kreasi konektifitas ini intinya bentuk nyata gotong royong di era teknologi informasi.

“Society 5.0 pada dasarnya adalah kebersamaan. Untuk itu, tidak perlu lagi ada pembagian istilah generasi Y, generasi X dan sebagainya, yang membuat anak bangsa ini terkotak-kotak,” tandas Suhono yang ditunjuk Menteri BUMN sebagai Komisaris PT KAI, itu.

Sebaiknya, kata dia, sudah saatnya menggunakan istilah C-Generasi atau Connectivity Generation, sebab sepanjang konektivitas ada, mereka dapat bersinergi membangun ketahanan nasional.

Di tempat yang sama, Dr. Yono Reaksi Prodjo, lebih menyoroti tendensi perang masa depan yang telah berubah. Perang tersebut dimungkinkan berjalan singkat dan memungkinkan terselubung.

“Perang ini menyebabkan kelumpuhan yang mematikan. Membunuh orang secara spesifik. Terakhir, tidak merusak landmark. Perang itu di antaranya dapat melalui perang informasi,” tandasnya.

Secara garis besar, perang informasi tersebut dilakukan melalui tiga cara. Penipuan, pengalihan dan pembelahan. Dan sasaran utama cyber attacks tersebut ternyata bukan di sektor pertahanan dan keamanan.

Serangan cyber lebih ditujukan kepada sektor bisnis (204: 89.5%), lalu diplomatik (7: 3.1%), pemerintahan (3: 1.3%), pertahanan dan keamanan (2: 0.8%), serta lainnya (12: 5.3%).

Sekalipun Indonesia telah memiliki proteksi guna menghadapi perang informasi, seperti adanya UU ITE 2008 dan Perpres 53/2017 yaitu BSSN misalnya, masing-masing masih bergerak sendiri-sendiri.

Padahal perang informasi harus dilakukan secara bersinergi. Karena itu, negara Indonesia perlu melakukan kerjasama guna menghadapi hal tersebut.

“Dalam menghadapi perang informasi, yang perlu dilakukan adalah sinergitas antar instansi. Selain itu, perlu adanya upaya untuk membangun Manajemen Persepsi guna meminimalisir hal tersebut,” kata Yono. (tety)