Heri Bantah Anggaran Pertemuan IMF-WB Sebagian Untuk Apron Bandara

Kamis, 11 Okt 2018

JAKARTA, Possore.com– Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan membantah anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali yang mencapai Rp 855,5 miliar termasuk untuk alokasi perluasan apron Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Nusa Dua, Bali.

Itu dikatakan wakil rakyat yang membidangi Keuangan serta Perbankan ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.

Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat tersebut dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Possore.com, Kamis (11/10) membantah pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa para tamu dalam pertemuan tahunan tersebut mengeluarkan biaya sendiri.

“Saya di Komisi XI tahu persis Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 855,5 miliar itu sebatas untuk biaya yang sifatnya operasional, termasuk biaya hotel dan jamuan makan, diantaranya pengeluaran akomodasi mencapai Rp 569,9 miliar, diikuti makanan dan minuman Rp 190,5 miliar, transportasi Rp 36,1 miliar; hiburan Rp 57 miliar dan souvenir Rp 90,2 miliar,” tutur Heri.

Bank Indonesia (BI), sambung politisi senior Partai Gerindra tersebut, mengalokasikan anggaran untuk persiapan hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office) yang diperkirakan sekitar Rp 200 miliar.
“Tentu para delegasi dari berbagai negara tak mau menanggung biaya sendiri. Jadi, biaya Rp 855,5 miliar bukan untuk memperluas apron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali dan membuat terowongan di persimpangan seperti yang disampaikam Jokowi. Pos anggaran untuk itu terpisah, mencapai hingga Rp 4,9 triliun yang dialokasikan dari APBN.”

Laki-laki kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 11 April 1969 itu memahami penyelenggaraan pertemuan IMF-WB sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan tidak bisa dihindarkan.

Karena itu, Heri berharap agar pemerintah menghemat anggaran yang ada. Apalagi, beberapa daerah di tanah air saat ini mengalami bencana alam yang memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

“Jadi, uang dari penghematan tersebut bisa dialihkan untuk merehabilitasi daerah yang terkena bencana seperti gempa bumi di Lombok, gempa, tsunami dan tanah turun di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu,” demikian Heri Gunawan. (decha)