Kebijakan Publik Belum Cukup Baik, Parpol Ikut Bertanggung Jawab

JAKARTA (Pos Sore) – Aliansi Kebangsaan kembali mengadakan diskusi bersama insan media. Kali ini mengangkat tema ‘Partai Politik, Ideologi, Konstitusi, dan Kepemimpinan’. Menghadirkan Wakil Ketua Umum Partai Hanura Jus Usman Sumanegara sebagai narasumber.

Menurut Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, diskusi ini penting agar masyarakat tahu dan menilai kebijakan pemerintah apa yang selama ini diambil parpol. Selama ini kan masyarakat hanya meniru kelakuan tokoh parpol dibanding kebijakan publik.

“Selama ini kan mentok figurnya. Partai politik seharusnya tidak hanya mengenalkan tokoh atau kandidatnya saja, tetapi juga ideologi dan program kerja yang dipikirkan,” tandasnya, usai diskusi, di Jakarta, Jumat (11/10).

Dikatakan, peran parpol adalah sebagai aktor pembuat kebijakan publik. Karenanya, sangat penting mengenalkan ke publik terkait kebijakan dan program kerjanya.

“Jangan ketika ada persoalan semua diserahkan kepada presiden lagi, presiden lagi. Masa semua persoalan hanya satu orang yang jawab. Ya parpol juga harus kasih jalan keluar dengan kebijakan-kebijakan. Masa perannya hanya menggollan calon pasangannya? Ya kan tidak begitu,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil parpol penting dan strategis dalam mewarnai jalannya pemerintahan. Karenanya, publik harus pandai dan cerdas dalam memilih parpol yang akan menyuarakan kepentingannya termasuk figur yang akan menjadi wakil di parlemen.

Selama ini, Pontjo melihat, kebijakan publik yang dikeluarkan masih belum cukup baik. Hampir di semua bidang. Bukan karena pemimpin tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang baik, melainkan karena sistem yang belum mendukung.

“Nah sistem ini yang harus diperbaiki, dan aktor untuk mengubah sistem ini adalah parpol,” tegasnya

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Jus Usman Sumanegara, menyorot enomena loncat pagar politisi yang semakin hari semakin marak. Mereka tak segan untuk berganti partai politik untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

“Ketika partai politik yang mengusungnya tidak memberikan nomor yang layak, yang bagus dan menguntungkan, politisi tak akan segan untuk loncat ke parpol lain yang lebih memberikan harapan,” katanya.

Menurutnya dengan praktik demokrasi yang semakin membaik di Indonesia, kasus politisi loncat pagar semestinya menurun. Tetapi fakta di lapangan malah terjadi sebaliknya makin ramai dan itu dijumpai di semua partai politik.

Fenomena tersebut menurut Jus menjadi salah satu indikator bahwa konsistensi idealisme parpol belum membumi. Sehingga para politisinya lebih menganut pragmatisme pribadi.

“Sekiranya nomor yang diberikan oleh parpol tidak mennguntungkan secara pribadi, maka politisi akan berpindah ke parpol lain,” lanjutnya.

Padahal dalam berdemokrasi, keberhasilan itu ditentukan oleh beberapa hal. Seperti pelaksanaan demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia, penyelenggara pemilu yang netral, profesional dan taat azas, TNI dan Polri yang netral, adanya partisipasi pemilih yang tinggi, serta adanya pengakuan terhadap kandidat partai dari publik.

Karena itu menurut Jus Usman, penting dilakukan oleh Parpol untuk memilih kandidat terbaiknya. Disamping berkepentingan menjaga idealisme parpol, kandidat yang baik juga bisa mendongkrak partisipasi pemilih.

“Saat ini, pertisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia baik Pilkada, maupun Pilpres belum bagus, masih sekitar 70 persen. Bahkan ada kasus-kasus kandidat bisa dikalahkan oleh kotak kosong. Atau jumlah pemilih yang mencoblos kertas kosong masih tinggi,” jelasnya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!