31 Juta Pemegang KTP-el Belum Masuk DPT

JAKARTA (Pos Sore) — Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal, menilai ada pelanggaran prinsip yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengungkapan temuan 31.975.830 jiwa yang sudah merekam KTP elektronik tapi belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Ada pelanggaran prinsip yang dilakukan Kemendagri. Baru menyerahkan data tambahan 31 juta ke KPU dan itu pun atas permintaan KPU berkali-kali, setelah kami menetapkan DPT,” ujar Mustafa Kamal, di kantor KPU RI, Rabu (17/10).

Dia menambahkan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) seharusnya diberikan Kemendagri sebelum DPT diputuskan.

Sehingga dia menduga bahwa pemerintah terutama Kemendagri sudah melanggar prinsip serta berpotensi terjadi pelanggaran undang-undang. Padahal, kata dia, KPU RI beserta jajaran bersama dengan peserta pemilu sudah melakukan pengecekan data ganda di DPT.

“Nah, kenapa ada data baru lagi? Jumlahnya 31 juta lagi. Ini potensi tidak adanya transparansi. KPU sudah perlihatkan politicalwill bersama peserta pemilu. Kenapa Kemendagri seperti tanda kutip menyelundupkan 31 Juta?” kata dia.

Dia mengkhawatirkan, adanya temuan data 31 jiwa itu berujun kepada ketidakpastian di dalam proses pemilu.

“Kami semua berhadap mendapatkan kepastian hukum tentang data kependudukan. Kami minta Kemendagri bersikap transparan. Padahal dalam proses penetapan DPT, itu wakil Kemendagri hadir dan dimintai pendapatnya. Tapi tak ada pendapatnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan temuan sebanyak 31.975.830 warga yang sudah merekam KTP-el, namun belum masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebanyak 31.975.830 warga yang sudah merekam KTP-el belum masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil ini didapat dari analisis data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). (hasyim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!