Penutupan DPS 2017-2018: Tiga Ranah Tentukan Ketahanan Nasional

JAKARTA (Pos Sore) — Tak terasa perjalanan Diskusi Panel Serial (DPS) 2017-2018 yang diadakan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) bekerja sama dengan Aliansi Kebangsaan dan Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) berakhir pada Sabtu (1/2).

Rangkaian DPS Ketahanan Nasional ini dilaksanakan dari 8 April 2017 dan ditutup pada 1 Desember 2018. Dari rangkaian DPS tersebut, telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 kali diskusi.

Dalam pengantar penutupan DPS Ketahanan, Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, menyatakan agar Indonesia mampu terus tumbuh dan terhindar dari gangguan dan keruntuhan.

Pontjo menegaskan, ketahanan nasional harus terus diperbaharui dan digelorakan. Ada tiga ranah yang sangat menentukan kondisi ketahanan nasional yaitu mental-spriritual, institusional-politikal, dan material-teknologikal. Ranah pertama disebut ranah budaya, sementara ranah kedua dan ketiga disebut ranah peradaban.

“Sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka ketiga ranah tersebut harus diselaraskan dengan visi Pancasila yang dimiliki,” tandasnya di depan peserta diskusi yang menghadirkan 80 tokoh pembicara dari berbagai disiplin ilmu dan instansi yang berkaitan dengan ketahanan nasional, itu.

Ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Ranah material-tenologikal basis utamanya sila kelima. “Dalam kerangka Pancasila, ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan,” kata Pontjo Sutowo.

Ketiga ranah secara sendiri-sendiri atau secara simultan harus dapat diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa yaitu untuk mewujudkan perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.

Pontjo Sutowo menyadari jika pengarahan ketiga ranah tersebut tidak bisa berlangsung dengan sendirinya. Harus ada social engineering yang di antaranya diperlukan adanya tiga agensi sosial yang handal. Seperti rejim pendidikan dan pengetahuan, rejim politik-kebijakan, rejim ekonomi-produksi.

“Prioritas rejim pendidikan dan pengetahuan adalah membenahi aspek mental-spiritual dengan merevitalisasi pendidikan budi pekerti, terutama pada tingkat pendidikan dasar,” jelasnya.

Sementara itu, prioritas rejim politik-kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial.

“Untuk priotitas rejim ekonomi-produksi adalah mengembangkan semangat tolong-menolong (kooperatif) dalam perekonomian. Jangan sampai mata rantai produksi dari hulu ke hilir terkonsentrasi di satu tangan,” kata Pontjo Sutowo kembali.

Dari seluruh rangkain diskusi panjang DPS yang telah dilakukan, menurut Pontjo Sutowo, intinya adalah menyoroti masalah Ketahanan Nasional di berbagai bidang (gatra) dengan melibatkan berbagai perspektif.

“Bahwa Ketahananan Nasional bisa dicapai manakala bangsa Indonesia mampu mengembangkan keuletan, ketangguhan dan keunggulan di bidang budaya dan peradaban. Dengan kata lain, mampu mengembangkan kebudayaan dan peradaban tinggi. Adapun ketinggian dalam kebudayaan dan peradaban itu bisa didekati manakala bangsa Indonesia mampu membudayakan nilai-nilai Pancasila,” katanya.

Pontjo menekankan satu bangsa bisa bertahan terus ada dan berusia panjang jika rakyatnya memang memiliki kemauan untuk bertahan dan hidup bersama. Tetapi sebaliknya jika rakyat tidak mau lagi hidup bersama, maka sekuat apapun ekonomi, politik, militer dan keamanan suatu negara, tetap bangsa tersebut bisa punah. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!