17.6 C
New York
25/10/2020
Aktual Opini

Budaya Self Censorship dan Diskriminasi Media

Budaya self censorship adalah wujud dari ketakutan kalangan pers situ sendiri terkait pemberitaan. Menurunkan berita, terutama menyangkut politik dan ekonomi, harus ekstra hati hati.

Oleh Ramly Amin Simbolon

LAGI soal aksi black out atau boikot pemberitaan sebagian besar media mainstream terhadap Reuni 212 pekan lalu. Telah banyak komentar yang ditulis atau disuarakan rekan wartawan / praktisi pers terhadap kasus ini. Mulai dari yang mencibir, menyayangkan, menggugat, sampai mempertanyakan, dan menyatakan black out itu hal yang biasa dan menjadi hak diskresi masing-masing redaksi (sejauh yang saya ikuti seperti ditulis Hersubeno Arief, M.Nigara, Pepih Nugraha, dst)

Satu tulisan lain yang sempat saya baca, dari Denny JA di akun FB-nya, berisi pembenaran terhadap aksi black out media. Tulisan ini menyetarakan kebebasan individu melalui akun pribadinya dengan kebebasan yang dimiliki media massa di era digital. Mengintrodusir hak untuk tidak mempublikasikan, serta berusaha menempatkan (meneguhkan tuduhan selama ini) pers nasional sebagai partisan. Sebuah fenomena yang juga menghinggapi cukup banyak kalangan akademisi dewasa ini. Tulisan ini, menurut saya tak perlu ditanggapi karena Denny bukanlah seorang praktisi atau pakar media massa.

Aksi black out sebagian besar media mainstream yang dilakukan berbarengan di waktu yang sama, sudahlah pasti bukan sesuatu kebetulan. Paling tidak, ada dua pertanyaan yang dapat diajukan. Pertama, apakah media media arus utama itu sebelumnya sudah mendapat tekanan – berupa imbauan, rayuan, larangan, peringatan bahkan ancaman — dari rezim penguasa?

Kedua, kalau tekanan dari luar tak ada, apakah para pengasuh media itu melakukan rapat lebih dulu, atau sekadar telpon telponan, berkomunikasi untuk sepakat sama sama tidak memberitakan aksi damai Reuni 212 dan apa penyebabnya?

Sejarah penekanan terhadap kehidupan (pemberitaan) pers nasional dengan berbagai implikasinya dapat kita telusuri pada era Orde Baru. Di era itu, kontrol terhadap kehidupan pers memang dilakukan rezim Soeharto sedemikian rupa. Kontrol berjalan efektif, yang sehari harinya dilakukan melalui budaya telepon, baik dari instansi militer, maupun dari Departemen Penerangan (Deppen). Hampir terhadap setiap berita penting, redaksi media sering mendapatkan imbauan. Karenanya tak jarang ketika itu, banyak peristiwa penting yang tidak diberitakan pers nasional, dapat diketahui khalayak kemudian dari pemberitaan media asing.Kasus penyerangan markas polisi di Cicendo, Bandung, dan pembajakan pesawat Woyla, dapat ditunjuk sebagai contoh.

Budaya telepon atau imbauan untuk tidak memberitakan sesuatu peristiwa penting yang dapat dianggap mengganggu stabilitas nasional, cukup lama dialami pers nasioal. Hidup mati sebuah penerbitan pers, ditentukan pemerintah. Cukup dengan selembar surat yang didasarkan pada sebuah Permenpen, nafas sebuah penerbitan terhenti seketika. Tak heran kalau di era itu di dunia pers nasional juga berkembang apa yang disebut dengan budaya self censorship sebagai implikasi dari keterkekangan kehidupan pers di masa itu.

Budaya self censorship adalah wujud dari ketakutan kalangan pers situ sendiri terkait pemberitaan. Menurunkan berita, terutama menyangkut politik dan ekonomi, harus ekstra hati hati. Banyak media yang terkena pembredelan , sebut majalah Tempo, Editor, dan tabloid Detik . Berkembangnya budaya atau kebiasaan menyensor diri sendiri ini sebenarnya juga memunculkan oto kritik dari kalangan per s itu sendiri.

Di tahun 80-an, tak kurang dari tokoh pers nasional, BM Diah, pernah melontarkan kritiknya. Pendiri satu satunya surat kabar yang memiliki ‘’ideologi’’ jelas waktu itu , Merdeka, mengingatkan bahaya suburnya budaya sensor diri. Sementara tokoh pers lainnya, Rosihan Anwar, pernah menulis sebuah sarcasme: di zaman Marcos berkuasa, pers di Filipina tak berani mengatakan burung gagak itu berbulu hitam ketika Marcos berkata burung gagak itu putih. Sebuah perumpamaan yang sangat tepat menggambarkan situasi kebebasan pers di dalam negeri ketika itu.

Budaya menyensor diri sendiri disadari sangat tidak baik, dikritik, namun jajaran pers tak berdaya. Kekuasaan bredel ada di tangan pemerintah kendati undang undang melarangnya. Pertanyaan kemudian, sejak reformasi bergulir, apakah budaya menyensor diri ini masih ada, atau muncul kembali?

Jawabannya, kembali kepada pertanyaan yang diajukan di awal tulisan ini. Untuk yang pertama, rasanya tidak mungkin. Rezim penguasa tak bisa membredel pers lagi, kekuasaan untuk itu sudah tidak ada dan sudah tidak sesuai perkembangan zaman. Pers pun tidak mudah untuk ditakut takuti lagi.

Untuk pertanyaan kedua, adanya kesepakatan bersama para pengasuh redaksi media media mainstream tidak memberitakan atau menganggap peristiwa itu tidak penting, dapat diidentifikasi sebagai kembali berkembangnya upaya menyensor diri sendiri di kalangan pers. Penyebabnya memang tidak sama, bertolak belakang. Bukan lagi karena tekanan dari luar. Tapi muncul dari dalam diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri karena ‘’sesuatu’’. Dan kebiasaan menyensor diri yang muncul bukan karena tekanan dari luar ini, sungguh sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di tanah air.

Orang sering terlalu mendewakan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Namun dari kasus black out media terhadap Reuni 212 ini hal yang dapat dibaca adalah terjun bebasnya media media utama ke jurang diskriminasi. Sebagian, atau sekelompok besar – untuk tidak menyebutkan sebagian besar – umat Islam memperjuangkan hak haknya berunjuk rasa, namun tak mendapat tempat di media media itu.

Penyebabnya mungkin banyak. Salah satunya: kesalahan pers menerjemahkan makna Reuni 212. Reuni ini semata dipandang dan di-frame sebagai peristiwa kampanye pendukung lawan Joko Widodo sebagai Capres nomor urut 01. Lebih jauh – mengutip Denny JA — Reuni 212 dipandang sebagai mobilisasi politik mempromosikan NKRI Bersyariah yang anehnya dipertentangkan dengan Pancasila.

Padahal seharusnya, Reuni 212 dipandang juga sebagai aksi demo (ada yang menyebut diam dalam kemarahan) rakyat banyak – dari berbagai wilayah tanah air — yang beragama Islam terhadap pemimpin mereka yang mereka rasa tidak adil. Aksi umat yang merasa perlakuan pemerintahan Jokowi yang nota bene adalah presiden mereka juga, tidak adil terhadap sejumlah ulama.

Pers tak boleh lupa dan harus peka, Jowi adalah presiden yang sedang berkuasa, dan jangan dipandang semata sebagai capres yang harus didukung /tak didukung. Untuk terus memastikan dia berjalan on the track , penguasa memang harus selalu dikritik. (ras101218)

Related posts

“Tingkatkan Mutu dan Daya Saing SDM Kesehatan Indonesia”

Tety Polmasari

DPP PD Harus Pecat Ferdinand Hutahaean

hasyim husein

LPPOM MUI Resmi Luncurkan Sistem Sertifikasi Halal Cerol v3.0

Tety Polmasari

Leave a Comment