Perlu Intervensi, Defisit Anggaran JKN Terjadi Sejak Beroperasi

JAKARTA (Pos Sore) — Hasil monitoring dan evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menunjukkan sejak operasional program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 telah terjadi defisit anggaran dana jaminan sosial kesehatan, dan terus berlangsung hingga akhir tahun 2018 ini.

Sampai saat ini, defisit JKN masih mengandalkan dana talangan dari Pemerintah. Hasil Review atas laporan keuangan audited BPJS Kesehatan Tahun 2014-2017 menunjukan telah terjadi defisit struktural.

“Karenanya kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dan intervensi kebijakan yang komprehensif,” tegas Ketua DJSN dr. Sigit Priohutomo, di sela Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2018, Kamis (20/12), yang diadakan DJSN, di Jakarta.

Berkenan dengan kondisi defisit JKN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 telah menetapkan dalam pasal 48 yaitu “Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan.

Dalam peraturan itu menetapkan “tindakan khusus paling sedikit dilakukan melalui: a) penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau c) penyesuaian manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai fungsi dan tugasnya, pada 2018 DJSN kembali akan mengajukan usulan besaran iuran JKN khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran. Usulan ini berdasarkan berbasis data empirik 2014-2018 dengan menggunakan metode aktuaria.

Angka besaran iuran yang akan diusulkan tersebut lebih tinggi dari usulan DJSN pada 2015 dengan perkiraan kenaikan sebesar 10,4% sampai 27,54%.

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pertama kali ditetapkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, untuk Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp19.225 dan untuk selanjutnya ditinjau kembali paling lama 2 tahun sekali.

Perubahan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran ditinjau kembali pada tahun 2015, DJSN mengusulkan besaran iuran bagi PBI sebesar Rp36.000. Namun Perpres nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menetapkan iuran Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp23.000.

Secara metode teknokratis perhitungan ini masih memerlukan pendalaman dan kesepakatan dengan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa faktor lain yang memerlukan kesepakatan di antaranya apakah kenaikan iuran akan berdampak langsung pada kenaikan tarif pelayanan dan apakah kenaikan iuran ini akan menjamin kestabilan kondisi keuangan DJS minimal pada 2 tahun berikutnya.

Selain faktor penetapan besaran iuran, beberapa faktor lainnya, khususnya peran BPJS Kesehatan antara lain mengotimalkan verifikasi klaim dan fungsi fasilitas kesehatan memastikan efisiensi meningkatkan kolektabilitas iuran minimal 95%, serta meningkatkan pemahaman peserta atas kewajiban dan hak peserta. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!