DJSN: Defisit Anggaran JKN Akibat Pemerintah Tak Serius Jalankan UU SJSN

BOGOR (Pos Sore) — Jika pemerintah serius menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), persoalan defisit anggaran tidak akan terjadi.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto, menilai kegaduhan akibat polemik defisit anggaran muncul karena tidak komitnya pemerintah menjalankan Pasal 48 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS,” katanya dalam Workshop Evaluasi Kinerja Forum Media DJSN, di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12) malam.

Dengan pasal ini, seharusnya, menurut Taufik, pemerintah tidak perlu gaduh, menyuruh kementerian terkait untuk rapat mengatasi defisit tersebut. Karena ternyata, hampir semua kementerian/lembaga melakukan rapat, dan melakukan perhitungan, tetapi data yang diperoleh berbeda hasilnya.

Padahal, rapat dan evaluasi yang dilakukan itu membutuhkan biaya. Setiap kementerian mengeluarkan data yang berbeda. Puncaknya Kementerian Keuangan melakukan audit terhadap rumah sakit. Hal ini menunjukkan bentuk ketidakkonsistennya dalam melaksanakan SJSN, dan ketidakpercayaan dengan DSJN.

“Padahal hitungan BPJS bukan defisit, tetapi kurang bayar (underpaid). Contohnya PBI harusnya 36.300, dibayarkan baru 23.300 itu di tahun 2015. Sisanya ini yang tidak terbayarkan. Seharusnya juga PBI naik tahun 2017 tetapi belum naik juga. Mungkin karena mau Pemilu, menaikkan tarif JKN tidak populis bagi pemerintahan saat ini,” ungkapnya.

DJSN juga menilai SJSN belum berjalan sesuai konstitusi, yakni untuk keadilan dan kesejahteraan. Masih banyaknya persoalan BPJS menunjukkan SJSN belum berjalan dengan benar. “Ini persoalan serius dalam undang-undang ini. Undang-undang BPJS ini ambigu,” tegasnya.

Ia mencontohnya, di BPJS Ketenagakerjaan, kalau perusahan tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN, perusahaan hanya diberikan saksi administrasi seperti tertuang dalam PP Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, aturan ini menimbulkan pertanyaan siapa yang akan memberikan sanksi? Artinya undang-undang ini boleh dilanggar. Akibat undang-undang yang ambigu tersebut menimbulkan berbagai persoalan.

Salah satunya kejadian ketika bencana terjadi baru-baru ini. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi DJSN ada ketidaksikronan antara JKN dengan PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan pemerintah ini menyebutkan masa tanggap darurat tidak ada batas waktu. Tetapi BPJS Kesehatan mengatakan, kalau ada yang patah tulang, tidak bisa berobat menggunakan kartu JKN.

“Alasanya karena penyakit disebabkan oleh gempa bumi, BPJS beralasan PP 21 ini. Sangat ironis, presiden bagi-bagi KIS, tapi masyarakatnya tidak bisa berobat,” kata Subiyanto.

Subiyanto mengatakan, temuan-temuan ini menjadi catatan DJSN untuk melakukan perbaikan-perbaikan. “DJSN perlu membuat undang-undang tentang daerah kebencanaan,” kata Subiyanto. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!