Mengembangkan KUMKM dan Kewirausahawan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM memaparkan hasil Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2019 yang diadakan di Bangka Belitung pada 2-4 Mei 2019. Dalam rakornas ini membahas tiga isu utama, yakni penyusunan rencana strategis RPJMN 2020–2024, peningkatan teknologi informasi untuk layanan birokrasi dan pembangunan kompetensi sumberdaya manusia.

“Mengembangkan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahawan harus menjadi prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 karena akan mencapai tiga tujuan pembangunan ekonomi, triple track, yaitu pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhan,  dan stabilitas ekonomi,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof.Rully Indrawan, di Jakarta, Selasa (21/8).

Untuk tujuan tersebut, Rully mendesak untuk didirikan SME’s Service Center yaitu layanan One Stop Services terintegerasi berupa informasi, fasilitasi dan advokasi kepada KUKM dan startup yang ingin pengembangan bisnis.

SME’s Service Center yang merupakan pengembangan SMESCO, kata Rully, akan menyediakan ruang layanan perwakilan atau liaison officer (penghubung) untuk memberikan informasi, fasilitasi dan advokasi yang menjadi kewenangan kementerian atau lembaga tersebut.

Selain itu, perlu mengembangkan sistem informasi KUKM terintegerasi dengan kementerian atau lembaga dan daerah antara lain dengan OSS untuk koordinasi kegiatan. “Sistem informasi juga mendukung pengawasan khususnya koperasi dan fasilitasi terbentuknya lembaga sertifikasi UMKM,” paparnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas serta pengembangan produk dan pemasaran KUKM, antara lain melalui pengembagan database UKM yang mencakup jenis produk dan level of 
maturity/development dari UKM, yang dibedakan berdasarkan karakteristik sektor dan database.

Ini adalah subsistem informasi KUKM terintegerasi yang akan dibangun kementerian, penyediaan pendampingan bagi UKM ekspor melalui strategi produk (brand image), strategi distribusi dan strategi promosi (off line dan on line), serta kerja sama antar pusat-daerah untuk memfasilitasi Communal Branding bagi sentra UKM

Sedangkan untuk pembangunan di bidang SDM, Prof.Rully menyampaikan, melalui program antara lain merumuskan peta potensi SDM dan pengembangan basis data pelatihan, optimalisasi peran PLUT, dan pengembangan inkubator  kewirausahawanan terintegerasi inkubator K/L terkait.

Menurutnya, membangun ekosistem KUMKM menjadi prioritas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Termasuk hubungan pusat daerah, deregulasi peraturan perundangan yang menghambat usaha, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal pusat dan daerah untuk KUMKM setara dengan fasilitas untuk usaha besar. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!