21.6 C
New York
18/09/2021
Aktual

DJSN Tuntas Susun Roadmap untuk P3K2 JKN

JAKARTA (Pos Sore) — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) beberapa hari lalu menggelar workshop bertema ‘Mengisi Kekosongan Regulasi Pencegahan, Pendeteksian, dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan (P3K2) dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional’.

Workshop diadakan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan terdapat kendala dalam pengimplementasian regulasi terkait pencegahan kecurangan (fraud) dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan Kementerian Kesehatan.

Meski regulasi tersebut telah diterapkan secara turunannya kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dan dinas kesehatan di kabupaten-kota, namun di lapangan tidak optimal yang berpotensi fraud.

Kendala tersebut mulai dari yang belum membentuk tim pencegahan kecurangan, sudah ada tim tapi tidak memiliki pedoman kebijakan, atau yang sudah punya pedoman dan kebijakan namun tidak bisa diimplementasikan. Sepanjang persoalan tersebut belum teratasi maka potensi fraud akan terus ada.

“Ada banyak kendala sehingga pengimplementasian regulasi tersebut di lapangan menjadi tidak optimal,” kata anggota DJSN Zainal Abidin di sela workshop, di Jakarta, Rabu (24/7).

Zainal menilai, selain regulasi, penting disusun standar tentang fraud itu sendiri. Apa dan bagaimana klasifikasi tentang fraud JKN. Kalau standarnya belum ada juga walaupun pedoman itu ada, sulit diimplementasikan.

Subiyanto, anggota DJSN dari unsur pekerja, juga berpendapat senada. Menurutnya potensi kecurangan itu bisa datang dari BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN, bisa dari provider seperti rumah sakit, bisa pula dari peserta JKN bahkan bisa juga dari regulasi yang ada.

“Jadi kecurangan dan kesalahan itu terjadi sangat massif karena banyak faktor yang mempengaruhi,” urainya.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN misalnya ditemukan adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa peserta JKN. Dalam praktiknya, banyak kasus kecelakaan yang akhirnya dibebankan kepada pembiayaan JKN.

Dalam diskusi antara DJSN dengan pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan disepakati kesalahan dan kecurangan dapat terjadi dalam berbagai proses bisnis penyelenggaraan JKN.

Yaitu mulai dari penyusunan regulasi pendataan orang miskin dan tidak mampu yang dijadikan dasar pemberian bantuan iuran pendaftaran peserta, pembayaran iuran, pelayanan kesehatan, serta pembiayaan.

“Hal menarik adalah rekomendasi agar fungsi DJSN dioptimalkan sesuai undang-undang yang ada. Sebab lembaga ini dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sehingga kalau ada apa-apa dengan program jaminan sosial, presiden harusnya meminta pertanggungjawaban DJSN,” kata Subiyanto.

DJSN sendiri, kata anggota DJSN Ahmad Anshori, telah menyelesaikan draf peta jalan (road map) untuk Pencegahan, Pendeteksian dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan, Jaminan Kesehatan Nasional (P3K2 JKN). Regulasi ini, diyakini bisa menghemat pembiayaan JKN hingga 10 persen.

“Beberapa negara telah menjalankan regulasi ini, dan mereka terbukti berhasil menghemat anggaran,” tugasnya seraya menambahkan, pihaknya berupaya memperbaiki penyelenggaraan JKN dalam rangka mencegah kecurangan yang terjadi.

Menurutnya, DJSN sudah merancang peta jalan P3K2 sejak 2016 dan baru sekarang terealisasi dengan workshop sehingga banyak masukan dari berbagai pihak terkait. ”Untuk regulasi P3K2 JKN sedang kami persiapkan,” ujarnya.

Namun, lanjut Anshori, efisiensi pembiayaan JKN dari upaya pencegahan kecurangan bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai panduan pelaksanaan asuransi kesehatan sosial.

“Regulasi itu nantinya dipakai sebagai instrumen tata kelola JKN yang belum ada, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kecurangan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” katanya.

Menurut Anshori, SJSN  harus dilengkapi dengan instrumen tersebut karena menyangkut hal yang dapat dikategorikan penyimpangan, pihak yang berpotensi melakukan, sanksi, dan mekanisme pembuktiannya. Sebab, kesalahan, kecurangan sampai dengan korupsi sekali pun itu bisa dilakukan oleh siapa saja. (tety)

Related posts

Sinergi Jaga Momentum

bambang tri

KPAI Laporkan Penulis Buku ‘Saatnya Aku Pacaran’ ke Mabes Polri

Tety Polmasari

Jazuli: Bangun SDM Indonesia Berkarakter Berkemajuan

Akhir Tanjung

Leave a Comment