Penting Penguatan Lembaga Riset untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA (Pos Sore) — Aliansi Kebangsaan pimpinan Pontjo Sutowo menyelenggarakan Focus Group Discusion (FGD) ke-2 bertajuk “Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Menuju Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila”, di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Diskusi yang membahas topik “Pembangunan Ranah Material-Teknological (Tata Sejahtera)” ini menggandeng Forum Rektor Indonesia. Menghadirkan sejumlah pembicara seperti pejuang mikrohidro Tri Mumpuni Wiyatno, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Dr. Ir. Satryo S Brodjonegoro, Didik Darmanto, Prof Firmanzah, Ir Abraham Mose, Nurhayati Subakat, Prof. Akmaloka dan lainnya.

Dalam diskusi itu, Pontjo menegaskan, tidak ada negara yang bisa makmur berkelanjutan hanya semata-mata mengandalkan kekayaan sumberdaya alam, termasuk Indonesia. Bagaimana pun kemakmuran suatu bangsa akan jauh lebih terjamin dengan lebih mengandalkan sumberdaya kecerdasan.

“Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak negara maju di dunia,” tandasnya. Dalam pandangannya, selama pemanfaatan iptek dan inovasi rendah, maka sulit bagi Indonesia untuk bisa menuju tingkat kemajuan yang signifikan.

Sayangnya, situasi perekonomian Indonesia saat ini belum banyak beranjak dari apa yang disampaikan Presiden Soekarno. Bung Karno menegaskan, ciri perekonomian terjajah itu setidaknya ada tiga hal. Pertama, negara tersebut dijadikan sumber bahan baku murah oleh negara industri kapitalis.

Kedua negara tersebut dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara-negara industri kapitalis. Dan ketiga, negara tersebut dijadikan tempat memutar kelebihan capital dari negara-negara industri maju.

Keluhan Presiden yang disampaikan dalam berbagai pidatonya terkait hambatan kemakmuran yang ditimbulkan oleh gejala deindustrialisasi, defisit anggaran perdagangan dan pembayaran, perangkap pendapatan menengah dan jebakan ekonomi ekstraktif, tak mendapat perhatian politik dan kebijakan strategis untuk melakukan transformasi perekonomian serta prioritas pengembangan industri.

“Untuk melepaskan diri dari situasi yang tidak menguntungkan tersebut, Indonesia harus mentransformasikan diri dari perekonomian berbasis ekstraktif, pertanian tradisional dan manufaktur konvensional menuju perekonomian berbasis pengetahuan dan teknologi (knowledge economy). Dan untuk mengubahnya, arah kebijakan pengembangannya bisa belajar dari bangsa lain, walau tentu tidak perlu sama,” tukasnya.

Pontjo menekankan bagaimana peran iptek dalam berbagai lini pembangunan amat diperlukan. Lautan Indonesia yang luas membutuhkan sentuhan pengembangan teknologi dan industri kemaritiman. Tanah yang subur membutuhkan bioteknologi dan agroindustri.

Tanaman pangan yang beragam perlu rekayasa teknologi pangan dan industri pengolahan. Begitu pula dengan kekayaan mineral membutuhkan teknologi pertambangan dan teknologi material. Negeri yang indah perlu teknologi.

Industri pariwisata, jiwa estetika yang kuat perlu teknologi dan industri kesenian, sumber energi terbarukan membutuhkan pengembangan teknologi dan industri energi alternatif. Kekayaan keanekaragaman tanaman obat menunggu pengembangan teknologi dan industri farmasi.

Untuk mengatasi problem tersebut, Pontjo menilai pentingnya penguatan lembaga pendidikan dan lembaga riset untuk menghasilkan riset-riset yang memang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, riset di Indonesia terlalu memusat pada lembaga riset negara sehingga kurang ada terobosan untuk membawa aktivitas dan hasil riset ke jantung masyarakat. Riset harus menjadi bagian organic dari dunia usaha.

“Pengembangannya bukan ditempuh dengan menambah terus lembaga riset negara tetapi harus mendorong pembudayaan riset-inovasi di dunia usaha dengan berbagai kerangka kebijakan fiscal seperti insentif pajak dan permodalan,” ulasnya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!