Ucapan JK Bisa Berdampak Investor Takut Tanam Modal di Indonesia

Oleh: H Anhar Nasution
Ketua Umum LSM Fakta
Anggota DPR RI 2004-2009.

DISELA-SELA kunjungan kerja Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) dengan agenda meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) buat korban gempa, tsunami dan likuefasi ke Palu, Sulawesi Tengah 7 Oktober 2019 di Kantor Gubernur setempat beliau seperti diberitakan detik.com (7/10) mengatakan pekerjaan 2020 harus selesai dan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang habis kontraknya akan diambil alih negara.

Sepintas pernyataan ini memang memberi semangat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk terus bekerja dalam rangka mengejar target penyiapan Huntap buat korban gempa, tsunami dan likuifaksi. Namun, bila disimak lebih dalam, ucapan JK itu bakal menjadi momok dan kekhawatiran para investor yang berniat untuk menanam modal di Indonesia maupun yang sudah terlanjur menanamkan modalnya di negeri ini.

Soalnya, ucapan Wapres tersebut bisa saja membuat para investor atau calon investor itu menilai tak ada kepastian hukum di Indonesia terhadap lahan (tanah) yang mereka gunakan atau bakal digunakan dalam membangun usaha Bila berpatokan kepada ucapan Wapres itu, dapat dibayangkan lemahnya kepastian hukum di republik ini. HGB sudah berakhir masa berlakunya tidak bisa diambil begitu saja oleh Negara, apalagi JK menyebutkan “Kontrak”.

HGB atau HGU yang telah habis masa berlakunya dan bakal digunakan untuk kepentingan Negara ada Undang-Undang yang mengatur. UU No: 20/1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya menyebutkan harus dilakukan melalui proses hukum sampai pengadilan jika pemilik atau pemegang HGB maupun HGU atas tanah tersebut berkeberatan diambil haknya atas tanah miliknya.

Bila diambil negara juga ada uang ganti rugi yang harus diberikan kepada pemegang HGB atau HGU. Dan, itu diatur dalam UU No: 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah beserta Peraturan Pelaksanaannya. Juga disebutkan bahwa setiap tanah masyarakat yang akan diambil untuk kepentingan umum atau pembangunan akan mendapatkan hak Ganti Rugi yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, termasuk tanaman yang ada diatas tanah tersebut walaupun sebatang pohon singkong begitulah aturan perundangan yang berlaku di negri ini untuk tegaknya keadilan.

Mengacu pada kasus pengadaan tanah di Kota Palu bagi korban gempa. tsunami dan likuifaksi sampai saat ini berjalan lancar. Dari informasi yang kami dapat masyarakat maupun pengusaha ikhlas ikut menyumbangkan sebagian tanahnya untuk pembangunan tersebut. Karena itu, jangan sampai ada pihak-pihal yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dengan memberikan masukan kepada Bapak Jusuf Kalla bahwa seolah-olah ada pihak-pihak yang menghambat.

Seyogianya Pak JK juga harus lebih banyak mendapat masukan dari kementrian ATR/BPN tentang situasi pengadaan lahan di daerah-daerah di seluruh indonesia khususnya di Kota Palu yang menurut hemat kami telah dimanfaatkan atau ucapan Wapres tersebut disalah gunakan oknum-oknum yang akan mengambil kesempatan dan keuntungan dari ucapan orang nomor dua di Indonesia ini.

Contohnya dengan bersemangatnya Wali Kota Palu berucap bahwa Wapres sudah menyuruh ambil dan beliau bilang “perkara belakangan”. Bahkan Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan, kalau masih dihalangi kita sikat seperti diberitakan Harian Metro Palu beberapa waktu lalu.

Kami Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Anti Korupsi&Advokasi Pertanahan (LSM Fakta) sebagai pemerhati kasus-kasus pertanahan dan mantan pimpinan Panitia Kerja (Panja) Pertanahan Komisi II DPR RI sangat prihatin jika hal ini benar terjadi dan akan diterapkan.

Bila itu yang terjadi, jelas saya mengatakan bahwa “Hukum Sudah Sangat Caruk Maruk di Republik Indonesia Tercinta Ini”. Orang akan sulit mencari keadilan dan bisa dipastikan para investor tidak berani berinvestasi di Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin yang sudah ada juga lari ke negara lain seperti Vietnam atau Thailand.

Karena itu, saya mempertanyakan apa saja kerja para pejabat di Kementrian ATR/BPN khususnya Sofyan Djalil sebagai orang nomor satu di lembaga ini yang nota bene adalah orang dekat Bapak JK. Kenapa Menteri ATR/BPN membiarkan Wapres bicara seperti itu dan tidak mengingatkan pejabat-pejabat di daerah dalam melakukan tindakan-tindakan hukum khususnya dibidang pertanahan.

Perlu diketahui bahwa peristiwa ini boleh saja terjadi di pelosok desa nun jauh di ujung timur atau barat NKRI. Tetapi dengan derasnya arus informasi saat ini yang tidak bisa dibendung atau dibatasi bakal mampu menerobos sampai ke kamar tidur masyarakat.

Derasnya informasi bisa dibuktikan dimana kita bangun dari tidur saja sudah sudah tersaji berbagai berbagai macam berita yang terjadi di belahan dunia nun jauh di sana. Jadi, tolong hati-hati wahai Pejabat Publik untuk berucap maupun bertindak. Anda diberi tugas dan diberi gaji besar untuk menjalankan amanah. Setiap saat Anda diawasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan negeri ini.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!