Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Minta PMK No 30 tahun 2019 Direvisi

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit.
Peraturan tersebut membuat sejumlah pelayanan di rumah sakit tipe C dihilangkan dan dipindahkan ke rumah sakit tipe B.

Contohnya pelayanan penyakit jantung tidak dilayani oleh rumah sakit tipe C, melainkan pelayanan penyakit tersebut berada di rumah sakit tipe B. Dampaknya, dipastikan masyarakat harus menempuh jarak yang jauh dan antre panjang untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), drg Susi Setiawaty MARS, menambahkan, tidak hanya penyakit jantung, pelayanan hemodialisa juga dipindahkan ke rumah sakit tipe B.

Permasalahan baru yang timbul akibat PMK ini antrian pasien menjadi panjang untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Untuk mengurangi antrian itu, maka pihak rumah sakit harus menambah alat hemodialisa yang tentu saja harus membelinya dan harus menambah jumlah tenaga medis.

“Tentu saja untuk memenuhi keperluan tersebut pihak rumah sakit harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Apakah setiap rumah sakit tipe B mempunyai dana yang besar. Yang menjadi persoalan, apakah di setiap daerah mempunyai rumah sakit tipe B. Jika tidak maka masyarakat harus berpindah daerah untuk mendapatkan pelayanan,” tandas drg Susy di acara Thursday Morning Coffee, Kamis (10/10/2019) yang membahas PMK No 30 tahun 2019.

Sementara itu, Sekjen ARSSI, drg Iing Hermina, menyatakan keberatannya terhadap PMK No 30 tahun 2019. Jika tetap dilaksanakan, PMK yang terbit akhir September lalu tersebut tidak hanya akan merugikan masyarakat, tetapi juga rumah sakit dan kalangan dokter.

Salah satunya adalah masalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit. Berdasarkan PMK tersebut, maka nantinya jumlah dokter spesialis yang bisa praktik di rumah sakit tipe C hanya empat dokter spesialis dasar dan tiga spesialis lain.

Keempat spesialis dasar itu yakni Spesialis Obgyn (kandungan), Spesialis Anak, Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis Bedah. Sedang tiga spesialis tambahan adalah Spesialis Ortopedi, Spesialis Mata dan Spesialis Paru.

Untuk rumah sakit tipe B, dalam PMK tersebut hanya boleh ada empat spesialis dasar dan tujuh spesialis tambahan lainnya atau spesialis penunjang. Padahal sebelumnya tidak ada pembatasan jumlah dokter spesialis di rumah sakit tipe C dan tipe B.

“ARSSI berharap pemerintah meninjau ulang PMK No 30 tahun 2019. ARSSI juga meminta sejumlah pasal dilakukan revisi untuk mengakomodir kepentingan pasien, dokter dan rumah sakit. Seperti pasal yang mengatur keberadaan dokter gigi subspesialis,” kata drg Iing Hermina.

Meski pemerintah memberikan tenggang waktu pemberlakukan PMK tersebut hingga setahun ke depan, lanjut drg Iing, ia yakin jika tetap dipaksakan akan merugikan banyak pihak dan menimbulkan kehebohan.

Ia mengingatkan, saat ini saja banyak rumah sakit tipe C yang memiliki fasilitas NICU/PICU, ICU dan memiliki teknologi CATH LAB. Jika nantinya dokter subspesialis tidak boleh membuka praktik di rumah sakit tipe C maka fasilitas dan alat kesehatan tersebut akan mubazir.

Kepala biro hukum dan Organisasi Kemenkes, Dr sundoyo, menyatakan, pihak rumah sakit tak perlu khawatir tentang terbitnya PMK No 30 tahun 2019. Sebab, bila rumah sakit dalam proses perizinan dimulai sejak Januari hingga September, maka masih mengikuti aturan yang lama.

Kemudian juga tentang hemodialisa belum dilakukan perubahan. Pelayanan hemodialisa dapat dilakukan rumah sakit tipe A,B, dan C. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!