11.7 C
New York
11/05/2021
Aktual

IKJHI 2019 Sangat Memuaskan, Advokasi Haji Indonesia Tetap Lakukan Evaluasi

JAKARTA (Pos Sore) — Direktorat Jenderal Penyelenggarakaan Haji dan Umrah bidang “Advokasi Haji” menghadirkan 36 petugas haji yang sudah menjalankan tugasnya. Dalam kegiatan Evaluasi Teknis Penanganan Masalah Haji bertema “Advokasi Melayani dan Melindungi Jemaah”, itu para petugas haji ini dimintai pandangannya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan evaluasi agar penyelenggara haji tahun depan lebih lancar dan sesuai harapan. Ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatan kualitas penyelenggarakan haji di Indonesia.

“Karena kan kita ingin melayani dengan sepenuh hati. Jangan sampai juga ada masyarakat yang menjadi korban karena membayar biaya naik haji atau umroh lebih murah dari harga normal,” katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri pengamat Haji dan Umrah, KH. Mubarok, di Jakarta, Senin (25/11/2019) malam.

Pertemuan ini dinilai penting meski Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada level sangat memuaskan. Bagaimana pun upaya untuk memberikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah tidak boleh statis dan merasa sudah maksimal.

Ia menegaskan, setiap periode pelaksanaan ibadah haji pasti memiliki hambatan dan tantangan yang berbeda. Evaluasi juga penting karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dalam UU ini disebutkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana ketika seluruh proses pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Karenanya, melalui kegiatan forum evaluasi teknis penangan masalah haji kali ini diharapkan mampu memberikan sejumlah langkah tindak lanjut terhadap problem perhajian. Di samping itu, strategi mitigasi masalah juga penting untuk disusun dan dikembangkan melalui forum ini.

Dengan demikian, tandasnya, upaya advokasi haji dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Terlebih hingga saat ini masih ada permasalahan di bidang penyelenggaraan haji seperti pemalsuan data jama’ah atau penipuan percepatan keberangkatan. Masalah-masalah ini harus menjadi catatan serius dan akan terus dibenahi oleh Advokasi Haji.

“Karena, tugas advokasi kasus harus dilakukan sebaik mungkin oleh seluruh personel petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Advokasi kebijakan haji merupakan langkah paling strategis untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan perhajian,” tuturnya.

Ia menegaskan, seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji harus sepenuh tenaga turut melakukan upaya advokasi kebijakan, baik kepada jemaah, KBIH, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dari advokasi kebijakan haji tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan yang maksimal kepada jemaah haji Indonesia.

“Forum ini diharapkan bisa memberikan usulan penyelesaian masalah agar masalah yang sama tidak terulang pada penyelenggaraan haji di masa-masa mendatang,” tutupnya. (tety)

Related posts

Muslim Dunia Serukan Boikot Daging dari Denmark

Tety Polmasari

MenkopUKM Apresiasi Indeks Kepercayaan UMKM kepada Pemerintah Meningkat

Tety Polmasari

Debekali Perppu, Legislator Sulawesi Selatan Sebut Jokowi Gagal Atasi Covid-19 dan Ekonomi

Akhir Tanjung

Leave a Comment